Opini oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Seorang teman berseru, kalau akibat privatisasi/penjualan/Asingisasi, PLN menjadi lebih baik, listrik menjadi lebih murah, mengapa ditentang ?
Manusia seperti ini menurut penulis tdk memiliki "sense of freedom", alias bermental "inlander" , mental terjajah ! Mindset berpikirnya hanya berkisar sekitar "perut" saja. Tidak bisa berpikir secara philosofis dan peka bahwa privatisasi adalah perampasan hak dan kedaulatan, yang intinya penjajahan/kolonialisasi juga ! Mana ada penjajah/kolonial menguntungkan yang di jajah ? Pantas saja Belanda berhasil menjajah Indonesia 3,5 abad lamanya. Karena bisa jadi mayoritas bangsa Indonesia saat itu terpapar mental Amangkurat (tepatnya Amangkurat II), seperti orang ini.
Kalau di tarik secara "Makro" Kedaulatan, akan memancing sebuah pertanyaan , "Mengapa para pejuang Kemerdekaan saat itu mesti bertempur melawan penjajah demi meraih sebuah Kemerdekaan ? Demi sebuah Kedaulatan ? Kalau dalam kondisi terjajah kita masih bisa maju, mengapa kita harus mencari cari kedaulatan dan kemerdekaan ?
PRIVATISASI PLN ITU PENJAJAHAN JUGA.
Kalau di runut dari akar masalahnya, program privatisasi PLN ini essensi nya penjajahan juga, karena berawal dari terbitnya LOI (Letter Of Intent) pada 31 Oktober 1997 sebagai dampak dari hutang LN yang saat itu terakumulasi sebesar AS$ 140 miliar. Diantaranya Negara diminta untuk tidak urus lagi BUMN Strategis Pelayanan Publik (seperti PLN). Dari sini saja sudah terlihat bahwa kedaulatan ekonomi sudah di acak2 oleh external, apa itu artinya kalau bukan penjajahan gaya baru ? Apalagi kemudian pada 25 Agustus 1998 IFIs (WB,ADB,IMF) mengarahkan strategi privatisasi tersebut dalam sebuah "grand design" bernama "The Power Sector Restructuring Program" (PSRP) yang kemudian menjadi Naskah Akademik lahirnya UU Ketenagalistrikan ?
Dalam PSRP tersebut jelas2 IFIs mendikte Pemerintah agar *PLN di "Unbundling" secara horisontal menjadi :*
*1. Kawasan PLN Jawa-Bali.*
Selanjutnya kawasan Jawa-Bali diterapkan kebijakan privatisasi/dijual ke swasta *secara "Unbundling vertikal".* (Saat ini sdh dikuasai Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga).
*2. Luar Jawa-Bali*
Selanjutnya kawasan Luar Jawa-Bali di bentuk PLW (Perusahaan Listrik Wilayah) yang nantinya diserahkan ke PEMDA setempat.
Dan untuk menggolkan PSRP serta mempersiapkan RUU Ketenagalistrikan pada 1999, *ADB menggelontorkan dana ke Pemerintah Indonesia sebesar AS$ 400 juta* dengan rincian :
- AS $ 380 juta seba
gai bantuan Program
- AS $ 20 juta sebagai
bantuan Capacity Bu
ilding.
REAKSI INTERNAL PLN.
Begitu lahir pada 18 Agustus 1999 SP PLN langsung bereaksi menolak PSRP diatas karena dinilai sebagai penjajahan ekonomi ! Dan tidak perlu sampai melihat bahwa akibat penjajahan ekonomi ini kemudian tarip listrik menjadi sangat mahal akibat dikuasai Asing. Sekali lagi karena adanya semangat tidak mau dijajah karena penjajah pasti akan memeras keuntungan dari yang dijajah !
Dari adanya "sense of freedom" atau semangat tidak mau dijajah tersebut , SP PLN kemudian bergabung dengan PSI (Public Service International yang berpusat di Jeneva) pada 2001 dan mengikuti Seminar Ketenagalistrikan di Luar Negeri. Dan dari situlah akhirnya tahu bagaimana apabila sebuah Perusahaan Listrik Negara di privatisasi/dijual ke swasta baik lokal maupun internasional, akhirnya tarip listrik melejit antara 4-5 kali lipat, dan bahkan seperti Kamerun saat "peak load" bisa melejit sampai 10x lipat !
KESIMPULAN :
Mental "Amangkurat" memang tidak memiliki Visi dan daya juang, kecuali Visi sekitar perut saja. Kalau enak ngikut gak enak "kabur" !
MAGELANG, 23 DESEMBER 2022.