Opini oleh : Ahmad Daryoko- Koordinator INVEST
Menteri BUMN, DIRUT PLN dan para petinggi PLN dengan semangat mengatakan bahwa program HSH (Holding/Sub-Holding) yang diterapkan secara paralel dengan digitalisasi mulai dari Pembangkit - Transmisi - Distribusi akan memberikan dampak effisiensi yang tinggi dan berujung dengan keuntungan yang besar bagi PLN.
FAKTA LAPANGAN.
Masalahnya operasional hulu kelistrikan (pembangkit) dan hilir (ritail) khusus Jawa-Bali saat ini sudah bukan PLN lagi. PLN hanya mengoperasikan Transmisi dan Distribusi. Sementara posisi jaringan Transmisi dan Distribusi ibarat nya hanya sebagai "kuli panggul" produk stroom dari pembangkit ke ke ritail (konsumen), yg pasif dalam pembentukan biaya operasi (operating cost) kelistrikan.
Pembangkit PLN Jawa-Bali yg masih di operasikan hanya yg PLTA seperti Saguling, Cirata , Mrica dll yang berfungsi sebagai "peaker" (beban puncak) serta PLTGU semacam Muara Tawar dan Cilegon sebagai "stabilisator frekuensi" stroom. Yang semuanya hanya sekitar 3.000 MW. Sementara IPP Swasta sudah mendominasi dengan 20.000 MW lebih di Jawa-Bali. Artinya mengacu Laporan Statistik PLN 2021, 28.151,42 MW Pembangkit PLN Jawa-Bali saat ini dalam kondisi "mangkrak" ! Sementara ritail PLN Jawa-Bali sudah dijual Dahlan Iskan mulai 2010 secara curah/"bulk"/"whole sale market" seperti SCBD ke Tommy Winata, Meikarta ke James Riady, Central Park ke Trihatma, PIK ke Aguan dll. Sedang yang "recehan" dijual dng System TOKEN ke Taipan 9 Naga dan perusahaan pribadi DI dengan "Voucher" dijual lewat Alfamart dll.
Pertanyaannya, dengan peta kepemilikan instalasi kelistrikan Jawa-Bali seperti diatas, dimana pembangkit sudah 90% oleh IPP swasta, begitu juga ritail PLN sudah dimiliki Taipan 9 Naga, dimana letak keuntungan PLN ?
Tegasnya kelistrikan memang effisien dan mendatangkan keuntungan besar. Tetapi yang untung besar itu KARTEL LISTRIK SWASTA bersama para "Oligarkhi Peng Peng" seperti Luhut BP, JK, Dahlan Iskan, Erick Tohir dkk.
Begitu juga dengan adanya SPKLU (Station Pengisian Kendaraan Listrik Umum), yang untung bukan PLN tetapi mayoritas Taipan 9 Naga. Karena pemilik ritail saat ini adalah Taipan 9 Naga dan Dahlan Iskan dkk.
KESIMPULAN :
Menteri BUMN, Dirut PLN dan para Petinggi PLN ini tega2 nya mem "framing" PLN sedemikian rupa, sehingga keluarga besar PLN ikut ikutan "teler" dan ngomong "ngalor ngidul" gak karuan ! Berarti pengalaman 3x ajukan JR UU Ketenagalistrikan ke MK tidak memberikan pelajaran ! Apalagi masyarakat umum, sama sekali buta. Nanti setelah listrik Jawa-Bali sepenuhnya Liberal dalam MBMS System, yang menagih tagihan listrik tidak lewat PLN lagi (karena bubar), tetapi langsung dari Kartel (seperti Pinjol) ,dan tarip listrik naik minimal 3x lipat tarip sekarang ! Baru teriak2 ! Tapi telat !
Perlu diketahui, saat ini kelistrikan sudah menuju MBMS, tinggal menunggu :
1. Selesainya HSH.
2. Penghapusan subsidi listrik dengan kenaikan daya 450 VA dan 900 VA ke 1.300 VA.
3. Selesainya UU "Power Wheeling System".
4. Pelaksanaan IPO Jawa-Bali.
5. Pembubaran PLN Jawa-Bali.
6. Pendirian PLW (Perusahaan Listrik Wilayah) sebagai pengganti PLN Luar Jawa-Bali , sebelum akhirnya nanti diserahkan ke PEMDA.
"Road Map" diatas ada di "The Power Sector Restructuring Program" (PSRP) karya IFIs (WB,ADB,IMF) pada 25 Agustus 1998 sebagai follow up LOI (Letter Of Intent) 31 Oktober 1997. Dengan target agar perusahaan2 listrik pembangkit blok barat/KAPITALIS (GE, EDF, Siemens, Arreva, ABB, Mitsubishi, Hyundai dst ) dapat menjelajah Indonesia. Tapi faktanya saat ini justru blok KOMUNIS ( Shenhua, Huadian, Chengda, Chinadatang, Harbin, Shinomach, CNEEC dst) yang mendominasi.
SUPER KESIMPULAN :
Benar paparan DR. Athian 3 tahun yang lalu. Bahwa Komunis dan Kapitalis itu berasal dari satu atap yang sama yaitu FREEMASONRY yang ber Ideologi SEKULER !
Apalagi saat ini didukung oleh Rezim yang menerapkan "standar ganda" yaitu untuk menggalang massa dengan cara2 Komunis dan untuk pelaksanaan Ekonomi dengan cara2 Kapitalis !
RAKYAT HARUS BANGKIT MELAWAN !!
DARIPADA DIAM TERTINDAS !!
ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!
MAGELANG, 2 DESEMBER 2022