by M Rizal Fadillah
Diam sejenak saat berada di Australia, Menkopolhukam Mahfud MD muncul kembali dan menyatakan bahwa ia siap membongkar data pergerakan mencurigakan 300 Trilyun di Kemenkeu bila diundang ke DPR. Ia menyatakan soal 300 Trilyun bukan bercanda. Mahfud MD sebagai Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merasa bertanggungjawab. Publik terlanjur penasaran.
Kasus Rafael Alun Trisambodo adalah pemicu dan pejabat di Direktorat Pajak itu kini diperiksa oleh KPK. 40 rekeningnya telah diblokir untuk temuan transaksi 500 milyar. KPK menyatakan 134 pegawai direktorat jenderal pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Dicurigai sebagai dana korupsi atau pencucian uang.
Tekad Mahfud MD untuk membongkar tentu patut untuk dispresiasi. Hanya setelah pertemuan dengan Menkeu Sri Mulyani sebelum ke Australia terjadi suasana “gencatan senjata” yang menimbulkan kesan seolah masalah selesai. Klarifikasi Menkeu dan PPATK kepada Mahfud MD telah sukses meredam.
Kini dengan “kesiapan” membongkar di depan DPR lumayan cukup membuka harapan publik. Meskipun sebagai Menkopolhukam semestinya Mahfud bukan hanya berkoar atau menunggu undangan DPR. Ia Menko yang punya kompetensi menggerakan berbagai lembaga termasuk aparat penegak hukum. Apalagi juga Mahfud MD adalah Ketua Komite Pencegagan dan Pemberantasan TPPU.
Taruhlah Mahfud MD terus bergerak untuk membantah tudingan bahwa ia menyiarkan berita ohong (hoax), maka mengobrak-abrik Kemenkeu sama saja dengan menembak jantung pemerintahan Jokowi. 300 trilyun itu baru satu peluru. Said Didu mantan Sekretaris Menteri BUMN menyebut angka kebocoran hingga 4000 trilyun.
Keseriusan Menkopolhukam untuk terus bergerak dapat “membunuh Jokowi” karena penanggungjawab pengelolaan pemerintahan termasuk kondisi keuangan negara adalah Presiden. Pembunuh Julius Caesar itu Brutus “anak” kepercayaannya sendiri. Akankah Mahfud menjadi seorang Brutus ?
Sebenarnya ada tiga pilihan bagi Mahfud dalam melangkah, yaitu :
Pertama, terus mengobrak abrik melawan Menkeu yang artinya “melawan” istana dan lingkaran penentunya. Mahfud bakal dimusuhi sejawat. Kedua, mundur dari jabatan Menkopolhukam. Bergerak bersama rakyat menghadapi rezim yang ia yakini “bobrok”. Ketiga, menyerah dan tak berdaya menghadapi ancaman Istana. Lalu ” melempem” seperti kerupuk basah.
Bila integritas Mahfud MD masih ada, maka pilihan sehat adalah mundur dari jabatan Menteri, bergerak bersama rakyat membongkar borok rezim. Bila tidak, maka Mahfud segera akan menjadi “kerupuk basah” atau “Brutus”.
Nah selamat memilih Pak Mahfud MD, rakyat menunggu kerja nyata bukan omongan doang. Sudah bosan dan terlalu lama berada di bawah rezim “omong doang”.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 20 Maret 2023