Jakarta (KASTV) - Ahli Hukum Tata Negara UGM, Dr. Zainal Arifin Mochtar dan Direktur Eksekutif INDIKATOR, Burhanudrin Muhtadi, Ph. D berbicara lugas mengenai isu kasus populer dan menanggapi Rilis Survei Nasional melalui Zoom meeting, Rabu (1/3/2023).
“Saya rasa, publik atau masyarakat belum sepenuhnya benar-benar melihat kondisi ekonomi. Karena masih ada kebingungan. Contohnya Pak Jokowi suruh pada belanja, pergi nonton konser dengan harapan menggerakan ekonomi secara keseluruhan. Ketika PERPU dikeluarkan dengan alasan ekonomi buruk. Tapi, seminggu sebelumnya harga pertamax turun. Naik-turunnya mengakibatkan kebingungan itu sendiri. Sehingga, hasil survei tersebut sepertinya masyarakat menilai lebih baik karena individu ekonomi bukan secara negara atau global. Isu-isu PERPU belum juga menyambung ke orang-orang,” ujar Zainal Arifin Mochtar dalam Rilis Survei Nasional hari ini (1 Maret 2023).
Ketidaksuaian dalam kinerja presiden juga kerap ditanggapi secara serius oleh Zainal. Masyarakat belum mengetahui isu secara struktur yang mengambil tanggungjawab dalam penegakan hukum. Kasus Sambo merupakan kegagalan kepemerintahan Jokowi itu sendiri.
Disambung dengan pembicaraan Burhan bahwa Jokowi memiliki banyak catatan yang cacat legalistik hukum negara dan selalu ada kaitannya dengan Mahfud selaku Menteri POLHUKAM.
“Kewenangan Pak Jokowi terhadap Mahfud. Menjadi trust publik. Catatan merah menjadi positif dimata publik dalam survei ini,” tutup Burhan.
(Ind/cr-JAKSAT