Aksi larangan dikatakan ketua Bawaslu kota sorong.Muhammad Nasir Sukunwatan,dikarenakan Acara pelantikan DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya dikategorikan masuk unsur tahapan kampanye,padahal ini belum tahapan kampanye, kemudian kegiatan ini melibatkan masyarakat,dan juga anak-anak kecil,sebenarnya kegiatan sosialisasi begini harus dilakukan di dalam ruangan,bukan ruang terbuka.
Atas larangan Pihak Penyelenggara pemilu Bawaslu,dan KPU Kota Sorong,membuat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Kehormatan PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menelpon langsung ke komisioner KPU RI menanyakan aturan mana yang melarang acara pelantikan ditempat terbuka.
“Saya telephone komisioner KPU RI dan suruh Kasih ke KPU nya yang bicara,saya mau tanya,saya tidak boleh bicara silahkan bicara",Ujarnya.komarudin,
Dikatakannya,orang belum pelaksanaan pemilu lagi sudah dilarang bicara,bagaimana itu ceritanya,Saya pulang dan panggil KPU,Bawaslu republik indonesia pertanyakan resmi di DPR RI,”ungkap.Komarudin
“Kami menduga kuat KPU dan Bawaslu kota sorong menjadi sponsor orang”
Lanjut Watubun,ini baru pemanasan saja takut sampe.Saya tidak terlalu bodoh amat tu,karena saya bagian dari yang bikin aturan undang-undang pemilu sampai peraturan KPU yang sudara pelajari itu,ujar,komarudin
Ia mengungkapkan,masa saya dilarang tidak boleh bicara yang benar saja.
"KPU dan Ketua Bawaslu Kota Sorong datang melarang tidak boleh melanjutkan acara ini, jadi saya telephone komisioner KPU RI namanya Afifudin, mas meskipun saya tau aturan itu belum dilarang," bebernya
Sambung dia,suruh ketua KPU Kota Sorong Robert Jumame kau dengar sendiri langsung dengan komisioner KPU RI itu. Menurut komarudin, ini tidak menyalahi aturan hanya pemahaman aturan saja. oleh sebab itu saya akan pulang baru kasih tau KPU dan Bawaslu RI untuk didik Pasukan di bawah harus paham aturan." tutup.Komarudin
(Rep/der)