MUNA (KASTV) - Terkait adanya dua honorer siluman di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyentuh perhatian serius dari Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna.
Ketua Fraksi DPRD Muna Awal Jaya Bolombo mengatakan persoalan honorer siluman itu harus di seriusi tak boleh di biarkan. Apalagi, ada indikasi memalsukan SK bupati pada usulan yang diajukan di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Hal itu, karena akan berdampak pada honor. Jangan sampai orangnya tidak ada lantas, honornya masuk dikantong orang lain," Sebut Awal Jaya Bolombo, Jumat (9/6/2023).
AJB juga menyayangkan sikap Kadis Damkar yang dengan cepat ikut-ikutan mengganti dua honorer yang lulus PPPK. Harusnya, itu tidak dilakukan. Karena, mereka belum mendapatkan SK PPPK. Sebelum mereka mendapat SK PPPK, statusnya masih sah sebagai honorer, kerena SK bupatinya berlaku setahun.
Sekda Muna, Eddy Uga berjanji dalam waktu dekat turun langsung ke Dinas Damkar untuk mencari tahu siapa yang memasukan dua nama honorer siluman itu. Tentunya, ada sanksi yang diberikan, karena telah berani memalsukan SK bupati pada usulan nama-nama honorer yang disetor di BKPSDM.
"Saya tidak tinggal diam persoalan itu akan telusuri langsung di dinasnya," Singkatnya.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Muna, LM Syahrullah mengaku, telah menerima usulan nama-nama honorer Damkar. Usulan itu menjadi kewenangan dinas dan BKPSDM tidak bisa menambah atau mengurangi.
"Persoalan adanya honorer siluman, pihaknya akan mencocokan dengan SK bupati 2023," Pungkasnya.
Penulis : Borju