Oleh: Memet Hakim
Melihat Jokowi sekarang ini, rasanya kasihan juga. Dia terpaksa harus mau jadi presiden, walau ada orang lain yang mengendalikannya. Tim Jokowi memang kuat, sayangnya mereka yang mengendalikan Jokowi, bukan sebaliknya.
Tidak heran jika banyak blunder yg dibuat Jokowi, sejak janji 11.000 triyun di kantong sampai hutang 7.800 trilyun. Sejak subsidi KA Cepat sampai kendaraan listrik. Sejak food estate sampai IKN, sejak cawe-cawe capres sampai polisi RW, sejak pembentukan plt gubernur/bupati sampai perpanjangan masa jabatan Kades, sejak jadi walkot miskin jadi kaya sampai kasus ijazah palsu.
Blunder ini setiap saat muncul, dan bertumpuk menjadi catatan di hati rakyat. Blunder terakhir yg ingin menggagalkan capres pilihan rakyat & 3 partai. Ini dianggap sebagai aksi melawan rakyat, capresnya Anies sebenarnya menjadi tumpuan harapan rakyat, berada di dalam posisi sulit. Penjegalan ini akan diartikan mrlawan kehendak rakyat.
Disaat people power dianggap makar, semakin lengkaplah sudah blunder Rejim Jokowi ini. Apa yang salah dengan people power ? Itu kan nama lain dari demo, aksi, unjuk rasa yang dilindungi oleh UU, jadi sah dan resmi
Keterpurukan RI merupakan tanggung jawab presiden sepenuhnya. 8 tahun memimpin RI, rasanya tidak ada yg positip, kecuali program Bio Diesel. Ketimpangan kesejahteraan, keadilan hukum dan sosial semakin jauh dari harapan. Korupsi, kkn, kebohongan dan serang menyerang, fitnah sudah menjadi pakaian sehari-hari. Penjualan SDA dan dana hasil ekspor tanpa kendali merupakan prestasi rejim Jokowi juga
Wajar jika kelak Jokowi dimintai pertanggung jawaban dimuka pengadilan. Apakah Ganjar atau Prabowo capres yang diendorsnya dapat melindungi Jokowi ? Walahu alam wisawab, karena Jokowi sendiri saat jadi presiden terlihat lebih manut pada yg lain dari pada kepada Mega, ketua partai yg menunjuknya.
Artinya GP & Prabowo juga mungkin akan membangkang kemauan Jokowi, jika telah lengser. Mereka punya kepentingan juga. GP tentu akan lebih manut sama Ketua partainya, Jokowi kan sudah iadi masyarakat biasa. Bagaimana dengan PS ? Lihatlah ulama dan emak2 ditinggalkan begitu saja, apalagi Jokowi. Surat perjanjian politik tidak berlaku juga jika ada (kasus perjanjian Batutulis misalnya). Artinya Jokowi harus siap mempertanggung jawabkan kebijakannya selama 2 periode ini, siapapun yang akan menang