JAKARTA (KASTV) - Pada peringatan HUT RI ke- 78 di Istana Negara
Jakarta, Presiden mengungkapkan antara lain perihal suku bangsa sangat beragam
yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Kekayaan adat, dan budaya itu
mesti dilestarikan. Termasuk nilai - nilai adat dan budaya yang terkandung
didalamnya.
Direktur Gerakan Perubahan dan
Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi menanggapi, memakai pakai adat mesti
nya mencerminkan seseorang harus menghormati dan menjunjung tinggi nilai yang
terkandung dalam budaya dan adat istiadat tersebut.
“Berbohong adalah suatu tindakan yang
tercela bagi seorang yang menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Berbohong
dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak beradab dan tidak
berbudaya. Berbohong dan ingkar janji adalah perbuatan tercela yang di
tentang masyarakat adat di manapun adat itu berada,” ujarnya, Sabtu (19/8/2023).
Ia mengungkapkan bagi seorang
pemimpin, apalagi pemimpin negara. Berbohong atau ingkar janji adalah suatu
tindakan pengkhianatan. Biasa nya berbohong dan tidak menepati janji
adalah tindakan tidak jujur dan itu tidak terpuji dan dianggap sebagai
perbuatan tercela.
“Seorang pemimpin yang lakukan
perbuatan tercela dapat dianggap melanggar adat istiadat dan budaya. Meski
menggunakan berbagai pakaian adat dalam upacara kebesaran apa pun. Upacara
kebesaran negara yang di sertai dengan pakaian adat dari berbagai suku bangsa
di negeri ini menjadi tidak bernilai. Jika si pemakai pakaian adat; senang
berbohong. Tukang ingkar janji dan gemar menipu,” ungkapnya.
Ia membeberkan perbuatan berbohong
dan gemar menipu adalah masuk kategori perbuatan tercela dan itu langgar Sumpah
Jabatan. Apalagi, berbohong dilakukan oleh
Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Presiden.
“Mengapa desakan untuk memakzulkan
Presiden Jokowi terus digaungkan oleh Petisi 100 dan sejumlah Tokoh Nasional
lainnya? Karena Presiden dianggap tukang bohong, ingkar janji dan tidak
jujur bahkan Partai yang membesarkan nya telah memvonis: Jokowi tidak jujur,”
ungkapnya.
Lanjut ia, tidak jujur bagi seorang
kepala negara dan kepala pemerintahan adalah perbuatan tercela. Perbuatan
tercela langgar UU dan sumpah jabatan.
“Seharusnya PDIP melalui sekjennya
telah anggap Jokowi tidak jujur, maka PDIP dapat mendukung pemakzulan terhadap
Jokowi. Pemakzulan Jokowi penting agar Negara dan Bangsa ini harus dipimpin
oleh seorang presiden yang jujur, bukan tukang bohong apalagi ingkar janji,”
terangnya.
Jadi,menurutnya dengan pakaian adat
yang digunakan setiap acara kenegaraan selama ini justru melukai adat istiadat,
budaya, moral bahkan merupakan nilai- nilai agama dan nilai politik yang
bersih.
“PDIP dapat bersama Petisi 100 dan tokoh-
tokoh bangsa lainnya dapat memproses pemakzulan terhadap Jokowi karena selama
ini selain dianggap tidak jujur suka berbohong, ingkar janji dan melanggar konstitusi,”
pungkasnya. (Rep: Johan)