SEMARANG (KASTV) - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Diponegoro (Undip) mengadakan acara diskusi publik dengan tema "Pragmatisme Politik dan Tantangan Demokrasi" di Gedung Soemitro Djojohadikusumo UNDIP, Kamis (19/10/2023).
Acara yang berlangsung tersebut dihadiri oleh ratusan
mahasiswa dan dihadiri oleh narasumber Yasin Kara- Ketua Amanat Indonesia, Drs.
H. Habil Marati- Koordinator KIB, Saut Situmorang- Mantan Wakil Ketua KPK dan Rocky
Gerung- Pengamat Politik.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber membahas berbagai
aspek pragmatisme politik, mulai dari definisi, dampak, hingga tantangannya
bagi demokrasi.
Yasin Kara berpendapat bahwa pragmatisme politik telah
menjadi tren di Indonesia, dan hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya
partai politik yang mengadopsi ideologi pragmatis. Menurutnya, pragmatisme
politik dapat menjadi ancaman bagi demokrasi jika tidak diimbangi dengan
nilai-nilai moral dan etika.
Habil Marati juga mengkritik pragmatisme politik yang
semakin marak di Indonesia. Menurutnya, pragmatisme politik telah membuat
pemerintah lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada
kepentingan rakyat.
“Kasus-kasus
korupsi yang terjadi di pemerintahan saat ini, yang menurutnya merupakan salah
satu dampak dari pragmatisme politik,” ungkapnya.
Saut Situmorang berpendapat bahwa KPK telah menjadi
korban pragmatisme politik. “KPK
saat ini telah menjadi alat kekuasaan pemerintah untuk menyerang lawan
politiknya. Korupsi
merupakan ancaman serius bagi demokrasi,” jelasnya.
Rocky Gerung memberikan kritik tajam terhadap
pemerintahan Jokowi. “Pemerintahan
Jokowi telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan hanya berfokus pada
kepentingan keluarga,” katanya.
Ia juga mengkritik MK yang menurutnya telah menjadi alat
kekuasaan presiden untuk melanggengkan kekuasaannya.
Acara diskusi publik tersebut berlangsung sengit dan
kritis. Para mahasiswa tampak antusias untuk menyampaikan pendapat mereka
tentang pragmatisme politik dan tantangannya bagi demokrasi.
Diskusi publik yang diselenggarakan oleh KIB dan UNDIP tersebut menunjukkan
bahwa pragmatisme politik telah menjadi isu yang penting di Indonesia. Pragmatisme
politik dapat menjadi ancaman bagi demokrasi jika tidak diimbangi dengan
nilai-nilai moral dan etika.
Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi
tantangan pragmatisme politik bagi demokrasi, meningkatkan pendidikan politik
bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami bahaya pragmatisme
politik.
Rekomendasi juga untuk memperkuat lembaga-lembaga
demokrasi, seperti KPK dan MK, agar dapat menjadi pengawal demokrasi dari praktik-praktik
pragmatisme politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan
politik, sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam menentukan arah
pembangunan bangsa. (Andri)