Opini oleh: Muslim Arbi - Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Dengan merestui Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo, Jokowi minimal telah khianati Reformasi 1998 secara nyata selain mengkhianati konstitusi yang dilahirkan dari semangat anti KKN.
Jokowi tidak punya andil dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat pada Reformasi 1998. Jokowi di untungkan oleh PDIP yang mengawal nya menjadi Walikota, Gubernur hingga presiden 2 periode.
Di periode kedua dan diakhir masa jabatan nya sebagai presiden, Jokowi membangun dinasti politik nya.
Mantu nya, Bobby Nasution, sebagai walikota Medan, Putra nya Gibran sebagai Cawapres, puteranya Kaesang sebagai ketua PSI dan Ipar nya : Anwar Usman sebagai Ketua dan Hakim Mahkamah Konsitusi.
Ironisnya, Megawati dan PDIP diam saja.
Tidak nampak keseriusan mereka mencegah perusakan pada demokrasi dan konstitusi. Bahkan pengrusakan pada prinsip partai dan wibawa ketua umum partai mereka yang selama ini bersikap tegas menjaga aturan partai.
Makanya wajar kalau publik menganggap, lupakan saja PDIP sebagai partai yang selama ini dikesankan ideologis. Ternyata sama saja dengan yang lain.
Jokowi juga terlihat telah memaksa mentri-mentri di Kabinetnya untuk mendukung penuh ambisi politik dinasti nya.
Sehingga, hampir semua mentri kabinet nya menyerah pada kepentingan dinasti nya. Mentri Pertahanannya, Prabowo Subianto, Menko Airlangga, menko perekonomian nya, Mentri Perdagangan nya, Zulkifli Hasan harus tunduk pada keputusan politik nya yang bukan bagian dari urusan kementerian.
Publik juga heran dengan keputusan Partai Demokrat harus dukung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Padahal dukungannya pada KIM yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran ini, Ibarat kerbau di cocok hidung.
Tidak ada lagi yang namanya Demokrat sebagai partai yang pernah memenangkan ketua umumnya sebagai presiden dua periode.
Hari hari ini, demokrat, seperti juga pdip nampak sebagai partai partai yang mengalir bersama arus sungai oportunisme dan tidak lagi miliki cita cita dan martabat perjuangan untuk Indonesia.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi telah menggunakan kekuasaan untuk menekan pemerintahan nya harus tunduk pada kepentingan politik nya.
Hal ini, bukan saja langgar fatsun, etika, moral dan konsitusi tapi juga khianati Reformasi 1998.
Reformasi menumpas KKN. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
KKN yang jadi musuh Reformasi dipraktekkan dengan tanpa rasa malu oleh Jokowi.
Menekan para Mentri untuk tunduk pada kepentingan dan keputusan Politik dinasti nya adalah bentuk nyata dari pelanggaran Amanat Reformasi. Reformasi 1998 adalah Anti - KKN.
Politik Dinasti adalah Politik KKN yang di tumpas dan di lawan saat Reformasi. Sehingga dapat di katakan Politik Dinasti Jokowi adalah Politik KKN.
Diakhir kekuasaan nya seharusnya Jokowi bangun legasi pemerintahan yang lebih demokratis, konstitusional dan menjunjung tinggi amanat Reformasi yang telah menghantarkan nya sebagai Presiden 2 periode malah.
Sebalik nya merusak Reformasi dan merusak Indonesia dengan politik Dinasti.
Jadi, jangan heran kalau saat ini. Jokowi menjadi musuh Reformasi dan Musuh Rakyat yang anti KKN Dinasti.
Sawangan: 30 Oktober 2023.