 |
| Foto. Fauzi As, Pemilik Cafe Mami Muda Sumenep (Kanan), Prof Dr Mohammad Mahfud MD, Menkopolhukam (Kiri). |
SUMENEP (KASTV) - Pernyataan Prof Dr Mohammad Mahfud MD pada acara Istigosah kebangsaan dengan Masyarakat Sumenep Madura Jawa timur, Sabtu 18 November 2023 di Gor A Yani Sumenep menuai polemik bagi aktivis senior kota keris.
Pada acara tersebut, Kordinator Menteri Komunikasi politik hukum dan Kemanusiaan (Menkopolhukam) Prof Dr Mohammad Mahfud MD mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Negara Indonesia masih tinggi karena banyaknya korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
Jika dikaitkan dengan Kabupaten Sumenep yang menduduki urutan 3 (tiga) kemiskinan ekstrem di jawa timur yang kemarin menjadi agenda kunjungannya dalam rangka Istigosah kebangsaan justru tidak berbanding lurus dengan kondisi negeri ini, utamanya kota yang dikenal dengan puluhan sebutan yang saat ini sudah menjadi kota Keris, "Kata Fauzi As, Aktivis Senior Aliansi Rakyat Menggugat sekaligus Pemilik Cafe Mami Muda kepada media nusainsider.com, Senin 20/11/2023.
Pak Mahfud MD itu harusnya jangan asal ngomong, kalau benar dia bicara penegakan hukum yang lemah, dia sendiri hari ini sebagai apa? Menkopolhukam? Bukankah kejaksaan dan kepolisian dibawah koordinasi dia? jadi jangan terkesan meludah ke Langit nanti kena wajah sendiri.
Memang kebijakan jokowi sebagai presiden ini banyak yang tidak berpihak pada rakyat kecil terutama masyarakat Madura, tetapi masyarakat Madura juga jangan lupa bahwa Mahfud MD ada didalam pemerintahan Indonesia Maju saat ini, "pungkasnya.
Fauzi As sapaan akrabnya menyampaikan bahwa Hukum itu bisa tegak dan lurus landasan utamanya adalah keadilan, hal itu sejalan juga dengan kewarasan nalar aktivis, aktivis akan mampu menjaga otaknya tetap lurus dan berisi jika saldo dan dompetnya terisi, (Kalau tidak dia akan menjadi oknum).
Keadilan memastikan setiap orang punya akses yang sama, baik dalam penegakan hukum atau ranah-ranah yang lain.
Karena sejauh ini, kabupaten sumenep belum ada pejabat yang terjerat kasus korupsi. Dan ini menjadi soal kita bersama mengapa kemiskinan di sumenep menduduki urutan nomor 3 Se-jawa timur.
Satu-satunya kabupaten di Madura yang belum tersentuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Sumenep, tapi bukan berarti Sumenep sedang baik-baik saja, bisa kita lihat kedepan siapa yang dapat undian arisan selanjutnya.
Dalam data Statistik, kabupaten Sumenep memang menempati peringkat ke 3 (tiga) se-jawa timur, tapi dalam batin publik sepertinya Kabupaten Sumenep ini yang paling miskin.
Tidak perlu bertanya pada orang pinggiran, tanyakan saja pada teman-teman wartawan, apakah Dapur mereka dalam keadaan baik-baik saja? apakah mereka punya cukup saldo untuk bayar sekolah anaknya?, "Tanyanya Fauzi as dengan penuh teka-teki.
Disisi lain, tingginya tingkat Kemiskinan ekstrim di kota keris ini karena kesalahan pelayanan birokrasi dan Sumber daya manusia (SDM) Masyarakat sumenep yang dibawah rata².
Kesejahteraan itu dapat beriringan dengan kecerdasan, bahkan orang cerdaspun seketika bisa bodoh saat terdesak kebutuhan susu dan pempers anaknya.
Sementara itu, Aktivis aliansi pemuda Reformasi Melawan (ALARM) juga menyampaikan hal yang sama bahwa korupsi memanglah masalah besar bangsa ini.
Terbukti, bulan November tahun ini Bank Indonesia (BI) mencatat Utang luar negara (ULN) mencapai Rp 393,7 Miliar dolar As atau sekitar Rp6.180 triliun. Hal itu berkaitan dengan ungkapan Menkopolhukam Prof Dr Mohammad Mahfud MD.
"Korupsi berada di segala Arah, melihat ke atas ada pesawat lewat ada korupsi diperusahaan pesawat terbang. Lihat ke laut, ada Illegal fishing (pencurian ikan) secara ilegal. Lihat ke hutan, ada korupsi dibidang kehutanan. Lihat ke Rumah sakit, ada korupsi dibidang penyelenggaraan kesehatan", kata Andriyadi meniru Ungkapan Mahfud MD 2 hari lalu.
Ungkapan tersebut bukan lagi data baru bagi aktivis, korupsi selalu menjadi topik hangat di kota keris bahkan dari terlalu hangatnya KPK jarang sekali singgah di kabupaten ujung timur yang disebut-sebut sebagai kota keris.
Entah karena di Sumenep yang Luas ini tidak mampu di telusuri akibat terpecah menjadi 2 (Dua) wilayah daratan dan Kepulauan atau memang Sumenep sudah Steril dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN?), "Imbuhnya.
Meskipun Tingginya tingkat kemiskinan di Sumenep yang menempati urutan nomor 3 (tiga) se- Jawa Timur terus diseriusi oleh pemkab Sumenep dengan data susenas maret 2023 lalu yang sudah berhasil ditekan menjadi 18,7 persen.
Namun masih belum merubah posisi kota keris di urutan yang berhasil mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur.
Dirinya menduga ada sesuatu yang tidak biasa dilihat secara kasat mata. Melihat ke laut di Sumenep, ada Tangkis laut yang di kerjakan Asal-asalan. Melihat Banyaknya Wisata di Sumenep, ada pembangunan sarana dan prasarana yang di kolonialkan. Melihat ke laut, ada penggelapan bantuan perahu di kepulauan.
Dan persoalan lain yang hanya sekedar menjadi cerita singkat dimeja-meja hukum. Sehingga tagline Sumenep Masa Kejayaan hanya sekedar Ilustrasi kekuasaan, "tutupnya. (Ali)
Tags
SOSIAL