DPR Harus Transparan Terhadap APBD, RESES dan Peduli Pendidikan Ungkap Gerald Nanlohy

DPR Harus Transparan Terhadap APBD, RESES dan Peduli Pendidikan Ungkap Gerald Nanlohy

Sorong (KASTV) - Pernyataan yang di ungkapkan oleh sala satu CALEG Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dapil 3 Kota Sorong Frikke Gerald Nanlohy, DPR harusnya transparan terhadap penggunaan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Program Reses, Pendidikan Formal maupan Non Formal.


menurunya angka kriminalitas yang ada di kota sorong di sebabkan kurangnya ketersediaan lapangan kerja, minimnya pengetahuan dan pendidikan di kalangan anak. 


"Jika anak memiliki pendidikan dan keterampilan jelasnya di usia remaja mereka sudah bida bekerj secara mendiri dan otomatis angka kriminalitas menurun," ucapnya


Gerald bercerita jika selama ini dirinya telah melakukan perekrutan kepada segala jenis kalangan agar dapat mengikuti pelatihan pelatihan di dunia otomotif, agar setelah selesai dan mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan otomotif dapat mempraktekan di lingkungan sekitar, sekalian bisa menambah pendapatan perkapita bagi kelangsungan kebutuhan keluarga


Bukan cuma sebatas itu Frikke Gerald Nanlohi juga mengaku jika dirinya adalah sala satu pendiri sekolah swasta yang sudah 10 tahun sekolah berdiri dan dapat melahirkan putra putri bangsa yang kelak  menjadi pemikir dan pemimpin bagi masyarakat papua nantinya.


"Pelatihan-pelatihan di dunia otomotif dan sekolah kejuruan ini, bisa di cek lansung, jangan sampai saya di katakan mengada ada," jelasnya sambil menunjuk sekolah yang berhadapan dengan kediamannya sendiri, itu sekolahnya" timbalnya 


kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, Tambah Gerald, pastinya membutuhkan uang yang bukan sedikit, akan tetapi Puji Tuhan selama ini kami dapat merekrut anak anak kota yang kebanyakan penghasilan orangtuanya kurang mampu, jika segala sesuatu kita cuma berfikir standarnya adalah uang, maka bisa di pastikan generasi putus sekolah semakin meningkat dan berkepanjangan.


"Sebaliknya kembali lagi pada filosofi politik, jika seorang figur dipilih berdasarkan pada nominal uang maka bisa di pastikan demokrasi masyarakat indonesia, daya jualnya maupun pemahaman demokrasi sangat rendah," tuturnya 


"Saya berharap jika pemilihan legislatif di tahun 2024 mendatang bisa membawa nuansa bebas isu mony politik," tutup Frikke gerald Nanlohi, di sekretariat PKN Kota Sorong. Jumat, (8/12/2023)


Reporter: Siber Reffun

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال