SORONG (KASTV) - OTT KPK terhadap Pj Bupati Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Yan Piet Mosso dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing, atas dugaan korupsi pengodisian temuan BPK melahirkan ragam spekulasi bagi publik.
Sejumlah pihak menilai bahwa ternyata ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah Kabupaten Sorong yang bermuara pada potensi kerugian negara.
Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat Daya ikut ikut memberikan atensi terkait persoalan tersebut. JMSI meminta KPK untuk menelusuri lebih jauh ke dalam berkaitan dengan item-item pengelolaan keuangan negara di Wilayah Kabupaten Sorong, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Sekretasi JMSI Papua Barat Daya, Dertien Siagian mengaharapkan KPK juga lebih pro aktif memantau dan mengawasi penggunaan APBN di Kabupaten Sorong. Ia menduga, masih ada segudang misteri yang mesti dipecahkan oleh lembaga anti rasuah di Papua Barat Daya.
Dertien meminta KPK ikut melihat penggunaan APBN untuk pengerjaan jalan dan drainase yang melekat pada Balai PUPR PJN 2 Kota Sorong yang sebelumnya diberitakan media ini terkait dugaan penggunaan material batu tidak sesuai spesifikasi.
Terlebih, lanjut Dertien, PPK Balai PUPR PJN 2 Kota Sorong ketika dikonfirmasi terkait dugaan tersebut tidak memberikan tanggapan.
Dertien mengatakan, proyek jalan dan drainase yang menghubungkan beberapa kabupaten di Papua Barat Daya, seperti jalan nasional Kabupaten Sorong menuju Kabupaten Maybrat, harus lebih maksimal mendapat pengawasan untuk menjamin kualitas dari proyek tersebut.
"Untuk penggunaan APBN seharusnya mendapat pengawasan langsung dari Kejaksaan hanya sayang hari ini tidak terjadi di wilayah Papua Barat Daya," ucapnya.
"Dengan kurangnya proaktif Kejaksaan dalam mengadakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBN di wilyah Papua Barat Daya dengan itu harapan satu-satunya KPK," timpalnya. Senin, (11/12/2023)
Bisa kita saksikan sendiri jalan selepas Kantor Bupati Sorong, jelas Dertien, yang sampai saat ini rusak dan tak layak, apa lagi sekitaran wilayah kilo 30, patahan di gunung Mariat bertahun-tahun tidak tersentuh.
Dertien juga menambahkan, tertangkapnya Kepala Perwakilan BPK Papua Barat seharusnya menjadi tolak ukur penggunaan anggaram di wilayah Papua Barat Daya banyak kejanggalan, karena bisa jadi temuan-temuan itu ada dan tidak dipublikasikan dan mungkin saja fiktif.
"Tertangkapnya Kepala Perwakilan BPK Papua Barat secara lansung menunjukan ada banyak temuan yang diduga disembunyikan, dan mungkin saja proyek fiktif dan bantuan hibah fiktif ada dan diduga disembunyikan," tuturnya.
"Dengan itu sekali lagi saya sampaikan kepada KPK untuk turun periksa lapangan, jalan-jalan yang dikerja oleh Balai PUPR PJN 2 Kota Sorong," pintanya (Ahmad)