MAKASAR - Koalisi Ijo Biru (KIBB) berkolaborasi dengan Universitas Hasanudin, Makasar menggelar dialog bertema “Menggagas
Peran Pemuda Memilih
Presiden 2024’ yang
dilaksanakan di Universitas Hasanudin pada Jumat 8/12/2023 dikuti ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas.
Koordinator
KIB Habil Marati/Koord KIB mengungkapkan putusan Mahkaha Konstitusi (MK) N0 90 adalah salah satu puncak
dari upaya rezim Jokowi yang ingin memperpanjang kekuasaan ketika gagal dimulai
dari 3 periode dan perpanjangan masa jabatan.
“Ini harus
diwaspadai dari Calon
Presiden, calon dari produk cacat hukum dan
dinasti,” tegasnya
Habil Marati
meminta mahasiswa untuk lebih cermat melihat ‘background’ (latar belakang –red) Capres, dimana
posisi Anies, Prabowo dan Ganjar saat reformasi. ”Jadi sandingkan, jangan dibandingkan,” harapnya.
Habil Marati juga
memberikan kritik terhadap
IKN (Ibu Kota Nusantara)
yakni:
1. Membaca pernyataan Presiden Jokowi soal pembangunan IKN bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan keadilan
menunjukan Jokowi tidak memahami apa kaitannya Pemindahan IKN dengan pertumbuhan ekonomi dan keadilan.
“Justru
semakin banyak dana
ratusan triliun dari APBN yang di kucurkan kepada IKN menurut saya bertentangan
dengan fungsi APBN itu sendiri sebagai fungsi stimulus pembangunan
berkelanjutan dan pemerataan pembangunan,” terangnya.
2. Pemikiran Jokowi soal pembangunan IKN di Penajam
Kalimantan Timur sebagai pemerataan pembangunan dan keadilan justru telah
mengabaikan rasa keadilan sebagian besar masyarakat Indonesia sebab Daerah/
Propinsi lain juga akan berpikir untuk memperjuangkan pembangunan IKN di
daerahnya agar tercipta pemerataan ekonomi dan rasa keadilan.
“IKN
bisa berpindah setiap tahun atau setiap 10 tahun karena ada tuntutan dari
daerah/ propinsi lain,”
ujarnya.
Apa benar Rakyat kalimantan membutuhkan pembangunan IKN
untuk mendapatkan Pemerataan Ekonomi dan pembangunan berkeadilan?.
“IKN
bukan untuk pemerataan Pembangunan dan pertumbuhan tapi sebagai pusat
pemerintahan,” tegasnya.
“Rakyat
Kalimantan membutuhkan pengelolaan kekayaan alamnya berkeadilan, memunuhi hajat
hidup mereka serta menjamin terlaksananya keadilan sosial,” katanya.
“Terlebih
lagi ada kekeliruan fatal Jokowi bila IKN jadi alasan pertumbuhan ekonomi, nanti daerah lain menutut hal sama (minta dibangunkan IKN).
Pasangan AMIN akan membawa Indonesia mendapatkan masa depan yang
lebih baik,” kilahnya.
Mantan Wakil
Ketua KPK Saut Situmorang
mengatakan rezim
Jokowi memundurkan pemberantasan korupsi, bahkan KPK di jadikan bawahan
Presiden.
“Maka
Mahasiswa harus pilih AMIN yang akan membawa KPK ke marwah sebagai lembaga independen. Saya yakin
AMIN miliki integritas dengan ‘track
record’ yang teruji,” katanya.
Geisz Chalifah mengatakan track record pemimpin melebihi dari gimick pencitraan yang
tidak mencerdaskan publik.
“Jika
mahasiswa kritis akan
bisa peroleh informasi bagaimana
Anies Baswedan miliki ‘succes
story’ dari karya
membangun Jakarta,” ungkapnya.
Narasumber Rocky
Gerung mengatatakan
‘defisit demokrasi’ terjadi era Jokowi ketika
otoriterisme mirip Orba. ”Bahkan untuk berbeda pendapatpun harus dikriminalisasi,” tegasnya.
Untuk itu latar belakang Capres harus jadi pencermatan ,
jangan pilih Capres dari bagian rezim Jokowi. Rocky Gerung optimis jika mahasiswa sudah kembali pulih akan kawal proses pemilu.
Rocky Gerung yakini Pemilu akan berjalan tidak normal karena Jokowi ketakutan karena banyak proyek mercusuar
yang terindikasi KKN sehingga harus
ada perubahan.
Diskusi dilanjutkan tanya jawab yang kritis melibatkan
peserta yang juga hadir di luar kampus Unhas,
Diskusi
dihadiri pula Yasin Kara, Sirojudin Wahab dan Andrianto Andri yang tidak
pernah absen agenda Koalisi Ijo Biru (KIB).