Sorong (KASTV) - Pekerjaan Drainase depan Kantor Bupati Kabupaten Sorong di Duga tidak sesuai spesifikasi, dimana kwalitas batu yang digunakan lembek dan mudah hancur.
Sebagai mana yang di kutip dari Website PUPR spesifikai batu pada drainase yaitu Batu harus terdiri dari batu alam atau batu dari sumber bahan yang tidak terbelah, yang utuh (sound), keras, awet, padat, tahan terhadap udara dan air, dan cocok dalam segala hal untuk fungsi yang dimaksud. Akan tetapi dilokasi proyek batu yang di gunakan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Kementrian PUPR mirisnya lagi papan proyek tidak tersedia.
Melihat hal itu terjadi dilapangan Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia Papua Barat Daya, Dertien Siagian berharap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun kelapangan memeriksa semua anggaran yang selama ini di kerjakan oleh Balai PUPR PJN 2 Kota Sorong.
"KPK harus rajin rajin ke Papua Barat Daya banyak hal miris yang harus di periksa," ucapnya
"Dugaan kinerja Proyek yang tidak sesuai spesifikasi dan lansung dilihat dengan mata, dimana batu yang di gunakan memang bukan batu alam yang keras dan wajib di periksa, tapi KPK yang periksa agar semua jelas," helai Dertien
Dertien juga menjelaskan pengharapanya kepada KPK karena hanya KPK yang mampu membongkar kasus korupsi di Provinsi Papua Barat Daya ini.
"Bukan tidak percaya pada penegak hukum, akan tetapi yang mampu menangkap koruptor hanya KPK, malah BPK Pun di tangkap, kalau yang lain selesaikan dulu laporan laporan masyarakat seperti kemarin yang viral laporan dari salah satu LBH ke Kejaksaan Sorong persoalan setoran kepala Dinas Pemberdayan Kampung Kabupaten Tambrauw, sampai sekarang tidak ada kejelasan, tujuh kampung distrik ireres yang sempat viral yang laporanya fiktif, seharusnya ini kembali di perdalam oleh kejaksaan," jelasnya
"Kalau hanya menindak lanjuti temuan BPK semua orang bisa, apa lagi sekarang beberapa oknum BPK di tangkap karena deal dealan temuan, ini kan secara tidak lansung masih banyak temuan yang di sembunyikan dan perlu kembali di investigasi," timpalnya
"Kembali kepersoalan pekerjaan proyek yang di duga tidak sesuai spesifikasi KPK wajib untuk adakan pemeriksaan, bukan hanya itu jalan Provinsi pun di Kota sorong perlu di periksa, dimana semua masyarakat tau dan pernah viral di fb, jalan di Provinsi Papua Barat Daya seperti tambal ban bocor, dikit dikit tambal, jembatanpun dikit dikit di CAT, ini sudah bagaimana lagi prosesnya," tutup dertien
Saat di konfirmasi. Jumat, (1/12/2023) kepada salah satu PPK Balai PUPR PJN 2 Kota Sorong yang menangani wilayah jalan tersebut, beliau hanya menyampaikan akan memberikan tanggapan besok, yang sampe hari ini Sabtu (2/12/2023) Jam 16:17 belum ada tanggapan sampai berita ini di tayangkan.
(redaksi)