JAKARTA (KASTV)- KPU adalah lembaga independen penyelenggara pemilu seharusnya tidak tunduk pada cawe-cawe presiden, apalagi perintah untuk mengubah format debat. Direktur PEPS, Anthony Budiawan mengatakan yang bisa menentukan apakah ada pelanggaran dalam debat adalah Bawaslu, bukan presiden: tolak intervensi presiden! seperti ditulis dalam status X- nya. https://x.com/anthonybudiawan/status/1744573503452705101?s=46
"Alasan Jokowi, paslon menyerang personal paslon lainnya dalam debat capres hanya mengada-ada," ungkapnya.
Sejauh ini, yang dibahas dan dijadikan pertanyaan adalah prestasi dan rekam jejak kebijakan masing-masing paslon ketika menjabat, ada yang klaim keberhasilan dan ada yang pertanyakan kinerjanya.
"Semua itu tentu saja sangat relevan untuk diketahui publik. Rekam jejak kepemimpinan di masa lalu sangat penting untuk menjadi barometer dan cermin kepemimpinan di masa depan," ujarnya.
Selain itu, Jokowi sendiri dalam debat-debat capres sebelumnya pernah lebih keras menyerang personal paslon lainnya (Prabowo), yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan. Antara lain, terkait masalah HAM dan kepemilikan lahan.
"Jadi, Jokowi tidak ada kredibilitas untuk mengomentari debat capres, apalagi minta KPU mengubah format debat, yang bukan wewenang presiden," ujarnya, Salasa (9/1/2024).