Tambrauw (KASTV) - Netralitas TNI pada Pemilihan Umum tahun 2024 menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh seluruh Prajurit TNI dimana pun bertugas terkhusus Kodim 1810/Tambrauw.
Hal itu ditegaskan oleh Komandan Kodim 1810/Tambrauw Letkol Inf Feri Wijaya, S.Hub.Int, saat memberikan Jam Komandan di Taman Baca Sausapor Distrik Sausapor kabupaten Tambrauw Papua Barat Daya, Senin (12/02/24).
Dandim menjelaskan keberadaan anggota TNI khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) akan diperhitungkan oleh orang-orang yang ingin menggiring untuk netral dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
Dan untuk itu Dandim 1810/Tambrauw menjelaskan kepada mereka bahwa Netralitas TNI harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar bagi seluruh personel TNI.
Lebih lanjut Dandim juga menjelaskan beberapa bentuk Netralitas TNI dalam Pileg dan Pilpres menjadi pedoman bagi seluruh personel yaitu tidak memihak dan mendukung salah satu Paslon dalam Pilpres maupun Parpol dan Caleg dalam Pileg, tidak memberikan fasilitas milik TNI kepada salah satu Paslon maupun Parpol ataupun Caleg, dilarang memberikan arahan untuk memilih salah satu Paslon maupun Parpol ataupun Caleg.
Kepada seluruh Prajurit, Dandim juga melarang untuk memberikan tanggapan, komentar atau meng-upload salah satu Paslon, Parpol, Caleg ataupun simbol-simbol yang berkaitan dengan Pileg dan Pilpres.
"Apabila ada ditemukan Prajurit yang melakukan politik praktis dan terbukti secara hukum, maka akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer," tegas Dandim.
Ia juga mengingatkan, sebagai alat pertahanan negara, TNI harus menjaga independensinya dari politik praktis demi keutuhan dan persatuan bangsa dan negara.