Pesawaran,Lampung (KASTV)-
"Pasalnya kades setempat diduga memanipulasi laporan keuangan desa di bantu oleh bendahara desa serta perangkat lain nya membuat laporan dimana desa setempat pada tahun 2020 menganggarkan untuk pembangunan sumur bor namun di lapangan tidak di temukan,dusun yang tertuang dalam laporan keuangan desa dimana dusun tersebut ialah dusun ogan dan dusun wonorejo.
Hal tersebut di utarakan oleh ketua RT yg tidak mau di sebut namanya di media ini,saat di konfirmasi oleh awak media (27/02)
"di desa Trimulyo ini hanya ada 3 dusun mas, untuk dusun ogan dan dusun wonorejo itu tidak ada saya kebetulan sudah lama menjadi RT dan sekarang saya baru dengar ada nama nama dusun tersebut, untuk jelasnya lagi mas bisa konfirmasi langsung sama kepala desa biar jelas."pungkasnya"
Selain dugaan fiktifnya bangunan sumur bor dan juga terindikasi korupsi pembangunan paving blok dimana menyerap anggaran sebesar 126 juta dengan volume luas 26x26 meter.
Dalam hal ini masyarakat setempat meminta Aparat Penegak Hukum APH meminta untuk priksa Tasman selaku kepala desa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Diberitakan sebelumnya :
DD Trimulyo Diduga Syarat Penyimpangan
Dana Desa Trimulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung diduga menjadi syarat penyimpangan.
Hal ini terpapar dalam data laporan keuang desa setempat pada tahun 2023 tahap satu yang menggelar beberapa kegiatan menggunakan DD diantaranya.
Belanja Sarana Aset Perkatoran yang menelan anggaran Rp 8.000.000
Pembangunan Prasarana Posyandu 20 M X 8 M Stuktur Pesteran Rp 67.750.000
Sarana dan prasarana pariwisata milik desa sambungan intalansi air bersih 4 X 10 Meter Rp 5.013.500
Penerangan lampu jalan desa
Rp 30.000.000
Pembangunan lantai plat besi jembatan 5 M X 1,22 M Rp 6.000.000
Pelatihan Bersama Stady Komperasi Pengembangan Teknologi Pangan
Rp 15.000.000
Penanggulangan bencana desa tangguh bencana Rp 10.000.000
Menurut Zainal Abidin kepada awak media di ruang kerjanya (3/01) selaku pengamat kerja pemerintah daerah maupun desa pasti ada indikasi kecurangan dalam mengelola keuangan desa ataupun cacat administrasi, guna untuk membuktikan hal tersebut dirinya akan berkoodinasi dengan rekan LSM yang berkompeten dibidang pengelolaan DD untuk lakukan investigasi ulang terkait seluruh program kerja desa setempat."imbuhnya". (Azir&tim)