MADINA (KASTV) - Perampok hak sangat tepat ditabalkan bagi para mereka yang hanya bermodalkan rekomendasi dan surat aktif mengajar dari kepala sekolah ( kasek) untuk memuluskan niat jahat menjadi peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja ( PPPK). Bagaimana tidak jahat oknum kasek dan peserta PPPK untuk ikut seleksi. Seperti yang terjadi di SDN 005 desa Sibaruang Kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal ( Madina), Sumut.
Investasi Tim media, ada dugaan nepotisme dalam perekrutan honor PPPK di SD 005 tersebut. Ada aturan dalam perekrutan PPPK yang diatur dalam peraturan salah satunya surat keterangan aktif mengajar.
Konfirmasi tertulis dari media yang tergabung sudah dilayangkan pada hari Rabu (07/02/2024), namun hingga berita ini dimuat redaksi belum ada jawaban. Beberapa pertanyaan dari konfirmasi yang dilayangkan berpotensi melanggar wewenang dari seorang kasek. Oknum kasek terkesan Bungkam.
Diduga oknum kasek tersebut telah melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.
Mirisnya, masih ada tenaga honorer di Mandailing Natal ini yang masih berhak peseta lolos PPPK dan aktif mengajar dibanding honorer Siluman tersebut.
Bagaimana bisa oknum kasek seperti ini memimpin sekolah yang dihuni peserta didik yang menaruh harapan menimba ilmu untuk masa depan namun oknum Kaseknya saja diduga melakukan pemalsuan dokumen, bisa terjadi untuk nilai peserta didik untuk manipulasi nilai ketuntasan.
Oknum honorer Siluman tersebut juga tak kunjung hadir dan guru-guru yang lainnya tidak mengenalnya.
Beberapa orang sudah jadi tersangka kasus PPPK di Kabupaten Madina, selayaknya Tim Polda Sumut segera memanggil kebawah termasuk oknum kasek 026 Huraba tersebut. Hukum yang sebenarnya diusut sampai ke akar-akarnya tidak mati sampai petinggi demi suksesnya proses hukum.
Korwil pendidikan Siabu Askolani saat dikonfirmasi terkait dugaan Honor siluman di wilayah tugasnya, dia mengatakan tidak tahu-menahu soal penambahan honor.
" Itu otoritas kepala sekolah, tidak ada pelibatan korwil dalam penambahan honor" ungkapan Askolani, by WhatsApp, Jumat, (09/02/2024).
Dia hanya berharap ada sistem yang lebih baik untuk penataan sebaran guru. (***)