Opini oleh Ahmad Daryoko Koordinator INVEST
Dimana pun di atas bumi ini, sektor swasta pasti menjadi penggerak utama roda ekonomi. AS, Jepang, Jerman bahkan China sekalipun yang dikenal sebagai Negara maju, semuanya mengandalkan kekuatan Swasta demi kemajuan Bangsanya. Namun semuanya dilakukan pemisahan secara profesional antara fungsi Birokrat (Pejabat, Penjaga Konstitusi, Pengatur Aturan main/UU dst) dengan aktifitas Pengusaha (Pedagang, Pemilik PT, Usahawan dst).
Bahkan di Jepang ada Filosofi "Bushido" yang menjadi semangat juang Bangsa Jepang, untuk memegang prinsip keteguhan/harga diri dari setiap "peran"/pekerjaannya. Bila seseorang sudah ditunjuk/diangkat dalam sebuah jabatan oleh Instansi/Negara nya, maka seorang Pejabat di Jepang akan menjaga "amanah" Negara nya secara disiplin dan tidak di "rangkap" peran lain apalagi yang berseberangan dan bisa menimbulkan "Conflict Of Interest" dari Jabatan yang di emban nya !
BAGAIMANA DI INDONESIA ?
Sejak terbitnya UU No 1/1967 tentang PMA (Penanaman Modal Asing), mulai saat itu banyak Pejabat/Keluarganya ramai ramai mendirikan Badan Usaha (PT,NV,CV dst) yang kemudian membuat "Joint Operation" dengan Swasta Asing (Bidang Perminyakan, Kelistrikan, Batu bara, Alluminium, Nikkel, Baja, Besi, Ekspor/Impor , Kontraktor Proyek, dst) . Pendeknya semua Bidang Usaha yang bisa menjadikan cepat kaya si Pejabat itu, tanpa modal sekalipun. Kecuali hanya mengandalkan Kekuasaan ! Artinya Sang Penguasa saat itu mengandalkan jurus " WASIT MERANGKAP PEMAIN" !
Karakter Pejabat semacam diatas lah yang menjadikan "rusak" nya pengelolaan BUMN yang fungsi utamanya sebagai penyangga "Infrastruktur" Negara semacam PLN ! Sehingga menjadikan tarip listrik makin lama makin mahal, dan memakan Subsidi Listrik ratusan T rupiah. Sehingga menjadikan Manajemen PLN sampai saat ini (bulan Mei 2024 ) belum menyelesaikan Laporan Keuangan dan Statistik PLN 2023.
Dan di yakini hampir seluruh Sektor Ekonomi di Negeri ini kena jurus "Wasit merangkap Pemain" oleh para "oknum" Pejabatnya ! Inilah yang menjadikan aktivitas Swasta menjadi tidak efisien !
BAGAIMANA DAMPAK JURUS "WASIT MERANGKAP PEMAIN" DI PLN ?
Mestinya kalau para Pejabat yang memiliki otoritas dan tanggung jawab di Sektor Ketenagalistrikan berhadapan dengan "jurus" semacam PSRP ("Power Sector Restructuring Program" ) dari IFIs ( WB,ADB, IMF) yang akan "memakan" PLN, mestinya melawan PSRP itu ! Yang terjadi justru UU No 20/2002 serta UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan MK pada 2004 dan 2015, justru di"hidupkan" lagi melalui UU No 6/2023 tentang "Omnibuslaw" Kluster Kelistrikan ? Ini semua karena para "oknum" diatas memiliki kepentingan untuk ikut "bancakan" PLN !
Dan sosok "oknum" diatas tidak jauh dari para Pejabat atasan PLN semacam JK, Dahlan Iskan, Luhut BP, Erick Tohir, Sandi Uno dll.
KESIMPULAN :
Sekali lagi memang BUMN semacam PLN perlu "partner" Swasta ! Namun bukan Swasta yang berbau "Peng Peng" yang akhirnya berakibat PLN akan bubar !
INNALILLAHI WA INNA ILAIHI ROOJIUUNN !!
MAGELANG, 01 MEI 2024.