JAKARTA - Alvin Lim, seorang advokat terkemuka dari LQ Indonesia Law Firm, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial mengenai Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok.
Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Komisaris di
perusahaan BUMN, PT Pertamina, disebut-sebut akan mencalonkan diri kembali
sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, Alvin Lim memprediksi bahwa Ahok setelah
mengundurkan diri dari jabatan komisaris BUMN merapat ke PDIP untuk dicalonkan
sebagai Gubernur DKI.
Dalam sebuah diskusi publik, Alvin menyatakan bahwa Ahok
sering membahas isu-isu seperti pajak di Jakarta, namun tanpa memberikan solusi
nyata.
"Apakah dia pernah memotong pajak atau menghilangkan
pajak yang ada di Jakarta padahal dia ada wewenang? Tidak ada tuh," tegas
Alvin dalam podcast di
Quotient TV.
Pernyataan ini menyoroti pandangan Alvin bahwa Ahok
cenderung hanya mengkritik tanpa memberikan solusi konkret yang dapat
diimplementasikan.
Alvin juga menilai bahwa Ahok hanya pandai mengkritik namun
tidak menawarkan solusi nyata. "Dia hanya bisa marah-marah, tapi tidak ada
solusi," ujarnya, Selasa
(14/5/2024).
Menurut Alvin, perilaku seperti ini tidak membantu
masyarakat dan hanya menambah keruwetan tanpa memberikan jalan keluar yang
jelas. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masyarakat dapat dibodohi
oleh oknum-oknum yang hanya ingin melindungi karir politik mereka sendiri.
Lebih lanjut, Alvin mengingatkan bahwa gaji yang diterima
Ahok berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
"Gaji Ahok berasal dari pajak, jadi jangan asal
bunyi," ujar Alvin mengingatkan dengan keras. Pernyataan ini mencerminkan
pandangan bahwa pejabat publik harus lebih bertanggung jawab dalam mengelola
dan menggunakan pajak yang berasal dari rakyat.
Alvin menegaskan bahwa masalah sebenarnya bukan terletak
pada pajak itu sendiri, melainkan pada para pejabat korup yang menyalahgunakan
dana pajak.
"Pajak tidak masalah, namun justru para pejabat yang
korupsi yang harus diberantas," tambah Alvin. Ia mengajak masyarakat untuk
fokus pada pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan
digunakan untuk kepentingan publik.
Alvin juga menyoroti bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya
bersedia membayar pajak, namun mereka menginginkan agar pajak tersebut
digunakan dengan semestinya untuk pembangunan, membantu orang miskin, dan
pendidikan anak-anak.
"Kita orang Indonesia bukan gamau bayar pajak, tapi
kita cuma mau pajak digunakan semestinya untuk pembangunan, orang miskin dapat
bantuan, anak bisa bersekolah, agar pajak tepat sasaran," tegas Alvin Lim.
Sebagai langkah konkret, Alvin Lim mengajak Ahok untuk
berdiskusi secara terbuka di stasiun televisi mengenai permasalahan pajak dan
upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan tenteram.
"Mari kita diskusikan di stasiun TV, agar masyarakat
bisa melihat dan menilai sendiri solusi apa yang terbaik untuk negara
ini," ajaknya.
Pernyataan Alvin Lim ini tentunya akan memicu berbagai
tanggapan dari berbagai pihak, terutama menjelang pemilihan Gubernur DKI
Jakarta yang akan datang. Diskusi publik mengenai isu pajak dan korupsi pejabat
menjadi semakin relevan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih
transparan dan akuntabel. Pertarungan ide dan solusi ini diharapkan dapat
memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka pada
pemilihan mendatang.
Dengan semakin dekatnya pemilihan, isu-isu seperti
pengelolaan pajak dan integritas pejabat publik akan menjadi sorotan utama.
Alvin Lim berharap bahwa dengan membuka diskusi yang konstruktif, masyarakat
dapat lebih kritis dan selektif dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli
dengan kepentingan publik dan memiliki komitmen untuk menciptakan pemerintahan
yang bersih dan efektif.