SIDOARJO (KASTV) - Senin, 03/6/2024 Masyarakat pastinya mendambakan seorang pemimpin yang amanah, amanah disini jelas sekali dibutuhkan pemimpin yang mempunyai tanggung jawab, mempunyai kapasitas, elektabilitas dan pastinya mempunyai integritas. Agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan masyarakatnya makmur, adil dan sentosa sesuai dengan butir -butir Pancasila.
Tidak lama lagi kita akan menyelenggarakan Pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat berharap dengan digelarnya pilkada ini bisa mendapatkan calon kandidat yang benar -benar peduli terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga bisa membawa Kabupaten Sidoarjo kearah yang lebih baik.
Karena harus kita akui, sepakat atau tidak sepakat kita harus sepakat, mengingat selama beberapa dekade berdasarkan rekam jejak sejarah dengan jelas mencatat bahwa selama berapa dekade, tiga Kepala Daerah dari jaman Win Hendarso, Saiful Ilah dan terakhir Gus Mudhlor tersandung Kasus Korupsi dan di eksekusi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus berakhir di jeruji besi, hebatnya bahkan ketiga Kepala Daerah tersebut diusung oleh partai yang sama yaitu Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Tidak heran dong dengan melihat fenomena seperti itu masyarakat bertanya -tanya ada apa ini dengan kabupaten Sidoarjo, padahal ketiga kepala Daerah tersebut mempunyai potensi serta kapasitas yang mumpuni, sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa baik itu di birokrasi pemerintahan maupun secara spritual. Berikut Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tersandung kasus korupsi.
1. Win Hendarso terjerat kasus korupsi kas daerah. Win terlibat pencairan uang kas daerah sebesar Rp 2,3 miliar pada tahun 2005 dan 2007, saat masih menjabat Bupati Sidoarjo, kasus tersebut berhasil dibongkar dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. BPK menemukan adanya uang kas daerah Sidoarjo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Win saat itu melancarkan aksinya bersama dengan mantan Kepala Dispenda Sidoarjo dan mantan pemegang kunci brankas Dispen Agus Dwi Handoko, pada tahun 2013, Win divonis hukuman 5 tahun penjara plus denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Win kemudian dinyatakan bebas bersyarat dan dibebaskan pada 18 Februari 2017. Dia mendekam di balik jeruji besi selama 3 tahun 4 bulan.
2. Saiful Ilah menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 dan 2016-2021. Saiful Ilah menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 Sidoarjo Saiful Ilah telah divonis atas perkara gratifikasi Rp 44 miliar dengan dirinya sebagai terdakwa. Pria yang akrab disapa Abah Ipul itu duduk di kursi pesakitan saat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya membacakan vonis 5 tahun penjara.11 Dec 2023.
3. Gus Mudhlor yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sidoarjo, belum sampai satu periode juga harus berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dijadikan tersangka oleh KPK terkait dengan Pemotongan Insentif pajak ASN, kasusnya masih bergulir saat ini.
Yang jadi pertanyaan apakah partainya yang salah merekomendasikan dan mungkinkah kurang selektif dalam melakukan penjaringan maupun seleksi yang ketat untuk menelurkan pemimpin -pemimpin yang handal, amanah dan pastinya takut untuk melakukan hal -hal yang bisa menyakiti hati rakyat yang sudah memilihnya, atau memang dari personalnya yang cenderung tidak amanah.
Nanang Haromain selaku Founder Institute Research Publik Development (IRPD) selaku pengamat politik maupun kebijakan publik, disela -sela obrolan santai mengatakan hal seperti ini sudah sering terjadi, dinamis dalam dunia politik, Juma, 30/5/2024.
"Sepertinya memang kita harus akui bahwa politik itu dinamis, ekspetasinya adalah kekuasaan dan tidak heran bahwa kita harus mengakui bahwa semua ini tidak terlepas dari kepentingan, kita harus akui bahwa provinsi Jawa Timur secara geografis itu bagian dari basis NU, tidak heran masyarakat begitu fanatik dengan partai yang berlambang bola dunia itu," pungkasnya.
Lebih lanjut Nanang mengatakan dengan melihat Fenomena seperti ini, secara tidak langsung tidak bisa menyalahkan Partai dan kepala Daerah yang dipilih, mengingat ini kan masyakarat yang memilih, pastinya tugasnya masyarakat bukan sekedar memilih melainkan ikut juga berperan serta untuk mengawasi apa yang menjadi kebijakan, program serta keputusan dari kepala Daerah tersebut.
"Jadi disini jelas sekali dibutuhkan peran serta masyarakat, mengingat masyarakat yang sudah memilih Kepala Daerahnya, yang harus dirubah ya pola pikir atau semacam mainset, karena yang namanya politik tidak jauh dari kekuasaan, politik uang, bukan lagi rahasia umum untuk menjadi kepala Daerah itu butuh biaya yang tidak sedikit. jadi tidak heran, Kepala Daerah akhirnya harus tersandung kasus korupsi, agar hal ini tidak terjadi ya dibutuhkan peran kita semua, baik Partai, Calon Kandidat dan masyarakat yang memilih atau biasa disebut perubahan atau biasa disebut revolusi mental, Revolusi mental disini jelas sekali bahwa menjadi tanggung jawab semua, kesadaran bersama dan disertai perilaku yang baik, imam serta tawakal. semuanya kembali kepada masyarakat, bagaimana kita mau menghendaki perubahan sementara kita memberikan kesempatan, peluang untuk praktek -praktek politik uang itu berkembang dan tumbuh subur,"urainya secara panjang lebar.
Nanang Menambahkan di momen menjelang Pilkada ini mari kita ikut berkontribusi demi suksesnya Pilkada ini, yang pastinya kita ingin calon pemimpin yang benar -benar mampu membawa Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik, baik itu infrastruktur maupun kehidupan yang berkeadilan dan pastinya jauh dari Kolusi, Kolusi dan Nepotisme.