TAMBRAUW (KASTV) - KPPS Sepuluh kampung di Distrik Mubrani, Kabupaten Tambrauw tidak menerima dana oprasional saat pelaksanaan Pemilu Februari 2024 silam, KPPS hanya menerima dana pembuatan tenda TPS. Hal tersebut di ungkap oleh salah satu legislator Tambrauw yang juga aktifis dalam DPC Gamki Tambrauw Dominggus Manim (Doman).
Dalam keteranganya kepada media ia menjelaskan, bahwa ia mendapat laporan dari keluarga dan masyarakat yang saat itu bertugas sebagai Petugas Pemungutan Suara di TPS. Sampai saat ini mereka mempertanyakan tentang dana oprasional KPPS tersebut.
Doman juga menyayangkan perihal pendistribusian biaya dan dana oprasional TPS yang dinilai tidak transparan. Penyaluran dana TPS distrik Mubrani yang pada saat pemilu Februari 2024 lalu, dikoordinir oleh PPD Mubrani, sementara kurang pengawasan dari KPU Tambrauw, sehingga hal tersebut bisa terjadi.
"Dalam pelaksanaan Pemilu dibutuhkan biaya operasional untuk menunjang berjalannya pemilihan yang adil dan sesuai dengan ketentuan KPU, seperti pembelian ATK, pembelian paket data, pembuatan TPS, konsumsi, sewa alat pengadaan, dan biaya Transportasi, lalu kalau cuma di kasih uang pembuatan tenda saja, dana oprasional yang lainya itu kemana?"ungkap Doman (25/06/2024).
"Selain honor KPPS mustinya dana oprasional KPPS juga ada sendiri, aturan itu berlaku untuk seluruh Indonesia ini"lanjutnya
"Dan juknis sudah jelas tentang penggunaan dana operasional KPPS ditetapkan oleh KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, saya minta ketua KPU Tambrauw untuk lebih mengawasi PPD yang ada di kabupaten Tambrauw, agar dana oprasional tepat sasaran dan tidak disalah gunakan"tegas Doman
Sementara itu ketua KPU Kabupaten Tambrauw Abdul Karim Sangaji, saat dikonfirmasi perihal tersebut mengatakan bahwa tidak benar TPS 10 kampung di distrik Mubrani tidak menerima dana oprasional.
"Itu tidak benar, silahkan berkoordinasi dengan Hendrik Manim, dia kan sekretaris PPD Mubrani"singkat Abdul Karim
NR