SIDOARJO, JATIM [KASTV- Warga Pagerwojo yang mengatasnamakan Aliansi Warga Pagerwojo geram dan jengkel terhadap pimpinan Pondok pesantren Al Mahdiy yang berada di Dusun Ngemplak RT 20/5.
Pemicunya adalah ketidak hadiran pihak ponpes dalam acara mediasi yang di selenggarakan oleh pemerintah Desa Pagerwojo di pendopo/balai Desa dan pada akhirnya mediasi tidak menemukan titik temu atau gagal, Jumat, 21/6/2024 Malam.
Padahal Pihak ponpes sudah di undang bahkan di datangi oleh Kasun beserta perangkat Desa dan Babinsa, tapi sepertinya mereka tidak bergeming dan tidak mempunyai niatan baik untuk menyelesaikan masalah lewat jalur mediasi yang di prakarsai oleh pihak Pemdes Pagerwojo.
Untuk diketahui permasalahan ini berawal dari pemasangan spanduk oleh warga Pagerwojo yang mengatasnamakan Aliansi Warga Pagerwojo menolak keberadaan pondok pesantren Al Mahdiy di wilayah mereka, mengingat sesuai dengan tuntutan mereka agar ponpes tersebut segera ditutup. karena sudah menciptakan kegaduhan sesuai dengan lima poin indikasi kesalahan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren Al Mahdiy.
Kelima lebih parahnya bahwa pengurusnya sudah melakukan perbuatan asusila, pelecehan seksual terhadap santriwatinya, ini yang semakin membuat geram masyarakat Pagerwojo Dusun Ngemplak mendesak pihak -pihak terkait untuk menutup Ponpes dan menindak lanjuti, memproses tindak pidana asusila yang di lakukan oleh pengurus ponpes Al Mahdiy.
Mediasi yang dihadiri Kapolsek Buduran Kompol Hery Setyo Susanto, S.E., Camat Buduran Suprayitno, S. STP, M. HP, Kepala KUA Kecamatan Buduran Nur Pache, Babinkantibmas Buduran, Nanang Solachudin (Sekdes) sekaligus mewakili Kepala Desa Pagerwojo dan ratusan Warga yang menamakan Aliansi Warga Pagerwojo, ketua LSM Aliansi Arek Sidoarjo (Alas) Hendhi Wahyudianto.
Budi Setiawan Ketua RT 20 RW 5 Dusun Ngemplak dan sekaligus kordinator Aliansi Warga Pagerwojo (AWP), saat ditanyakan poin -poin apa saja yang dihasilkan dari mediasi, Budi mengatakan tadi warga yang datang memenuhi undangan mediasi baru sebagian, tapi kalau tidak ada tanggapan ataupun tidak ada jawaban, tidak menutup kemungkinan akan menurunkan massa yang lebih besar lagi.
"Kita tunggu sampai hari Senin dan Selasa, kalau tidak ada tanggapan atau pun jawaban, kita akan turun untuk melakukan aksi damai, artinya secara prosedural dan tidak anarkis, khususnya yang paling dipermasalahkan oleh masyarakat adalah tentang kasus asusila atau pelecehan seksual, apalagi sudah disampaikan oleh Kapolsek bahwa sudah ada pelaporan, mengingat warga begitu geram dan mendesak segera ditindaklanjuti agar pelakunya segera diproses,"Pungkas Budi.
Budi juga menyayangkan atas ketidak hadiran pihak pengurus Pondok pesantren dengan alasan sudah tidur, padahal Kasun dan perangkat Desa sudah mendatangi Ponpes serta dikawal oleh Babinsa, tetap menyatakan bahwa pada intinya tidak berkenan untuk hadir.
"Dengan ketidak hadiran dari pihak pondok pesantren, ini membuat warga semakin yakin, apa yang yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren ini benar adanya," tutupnya.
Arju Herman