JAKARTA - Advokat La Ode Surya Alirman, SH dari LQ Indonesia Law Firm Kali ini membahas tentang perspektif / pandangan hukum tentang issue Ibu Kota Nusantara (IKN), apa yang terjadi dengan Ibu Kota Nusantara, Harian Jawa Pos, mengungkap persoalan status lahan di Ibu Kota Nusantara yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat sejumlah temuan dalam ikhtisar hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 2 thn 2023, bahwa masih ada sekitar 2.085 hektar lahan yang dikuasai pihak lain dan kurangnya pasokan material sehingga mengakibatkan harga tidak terkendali.
Disisi lain ada berita dari Media Kompas 16 Maret 2024 yang mengungkap cara-cara mengancam warga terlebih masyarakat hukum adat yang sudah lama tinggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur demi pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah tindakan pelecehan, yang sepertinya ada upaya- upaya pengancaman, sementara hak hukum masyarakat ada itu harus dilindungi, itu sebagai suatu implementasi dari pada Living Law (hukum yang hidup di dalam masyarakat) itu wajib dilindungi, bukan berarti kita membangun suatu proyek lalu kita bisa sewenang- wenang.
Direktur Eksekutif Amnesty internasional Indonesia Usman Hamid mendesak kepada pemerintah untuk segera menghentikan langkah yang mengancam hak atas tempat tinggal masyarakat Sepaku dan warga adat demi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini menunjukan bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) ini bermasalah baik dari segi temuan BPK dan juga upaya-upaya yang dilakukan terhadap masyarakat yang diduga mengancam hak-hak masyarakat.
Surat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada 200 warga sekitar yang menghimbau agar segera membongkar bangunan tempat tinggalnya.
"Itu sama hal nya dengan melumpuhkan hak- hak rakyat jika seperti ini maka rakyat berteriak," ujarnya dalam Podcast QuotientTV, Selasa (18/6/2024).
Kondisi seperti Inilah yang kita sebut bahwa, negara kita saat ini sedang menghadapi darurat moral.
"Yakni dimana kepentingan pemimpin lebih dominan dari pada kepentingan rakyat," tegasnya.
"Yang kita harapkan sekarang adalah pemerintah dapat menyampaikan rencana- rencana yang telah dibuat untuk IKN secara transparan dan pemerintah dapat mengatasi segala kekhawatiran yang mungkin muncul terkait IKN dengan baik juga lebih memperhatikan masyarakat kecil," harapnya.
TENTANG LQ INDONESIA LAWFIRM
LQ Indonesia Lawfirm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. LQ Indonesia Lawfirm memiliki cabang di 4 Kota dan dapat di hubungi di hotline Kantor Pusat 0817-4890-999, Tangerang 08179999489, Jakarta Barat 08111-534489, dan 0818-0454-4489 Surabaya dan email di lqindolawfirm@gmail.com