Sentimen Atau Pengecut?? Banner Resmen Kadapi di Buay Bahuga Dicopot Oknum, Diduga Ada Instruksi Oknum Camat

Way Kanan Lampung, Kasuaritv.com (KASTV) - Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) baru saja memasuki tahapan sosialisasi Bakal Calon (Balon) namun Way Kanan diwarnai adanya dugaan pencopotan banner milik salah satu bakal calon Bupati Way Kanan Provinsi Lampung yakni milik Resmen Kadapi, SH, MH., Menurut Relawan Resmen Kadapi, pihaknya mendapatkan laporan dari timnya terkait adanya campur tangan oknum camat E berupa instruksi mencopot banner milik Kadapi tersebut.

Koordinator Relawan Resmen Kadapi Aldo Aprizo mengatakan peristiwa tersebut terjadi di sebuah gardu di kecamatan Buay Bahuga, Kamis (13/6/2024).

"Ya betul, banner kita dicopot terjadi di kecamatan Buay Bahuga. laporan yang masuk ke kami dari tim yang ada di lapangan, banner dicopot atas instruksi Camat Buay Bahuga ke para aparat kampung. Apa urusannya dengan camat mengurusi banner, kan ada petugas lain (Bawaslu, Red) jika mau menegur pemasangan banner. Karena setahu kami tahapan pilkada ini kan belum ada, tapi kenapa camat yang sok-sok inisiatif menertibkan. Apakah ini ada upaya intimidasi untuk menghalangi gerak tim Relawan Kadapi," terang Aldo kepada media, Kamis (13/6/2024).

Menurut Aldo, meski dilakukan intimidasi, tim Relawan Resmen Kadapi tidak gentar, "Tim tidak gentar meski diintimidasi tim Kadapi semakin semangat. Mengapa kok urusannya sama camat? Kalau memang itu menyalahi aturan dan memang melanggar aturan, ya petugas yang berwenang saja yang mencopot bukan camat. Sedangkan tahapan pilkada belum mulai saat ini," tegas Aldo.

Ditambahkan, sebenarnya pencopotan banner sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. "Sebenarnya banner sudah dicopot sejak seminggu yang lalu, tapi kami pasang lagi di gardu tersebut. Hari ini dicopot lagi," terangnya.

Aldo menambahkan, pihaknya meminta Mendagri untuk segera memberikan sanksi terhadap aparatur yang terindikasi tidak netral dalam pilkada 2024. "Kami meminta Mendagri untuk menegur dan mengingatkan agar PNS dan Aparatur pemerintahan netral dan memberikan sanksi jika tidak netral," pungkasnya.

(Reporter : fian)