Opini oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP - Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta
Baru-baru ini, terjadi polemik di antara kabinet Presiden Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan pemangkasan anggaran makan siang bagi anak sekolah yang sebelumnya dijanjikan Rp15.000 menjadi Rp7.500, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum mau apakah Rp7,500 atau Rp9,000 atau awal Rp15,000 saat menjelaskan nominal anggaran Rp71 triliun untuk program makan siang 2024.
Keputusan ini memicu berbagai reaksi, mengingat pentingnya asupan gizi yang cukup bagi anak-anak dalam menjalani kegiatan belajar sehari-hari. Di sisi lain, proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru yang ambisius masih terus berlangsung dengan berbagai tantangan dan ketidakpastian, termasuk belum adanya kesepakatan spesifik dengan investor besar seperti Emaar Properties dari Timur Tengah.
Dalam konteks transisi pemerintahan menuju era Presiden Prabowo, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sebaiknya pemerintah baru memprioritaskan program kampanyenya. Menjalankan keduanya sekaligus kelihatannya tidak mungkin, sehingga pemerintah baru Prabowo harus memilih antara kebutuhan dasar seperti makan siang bergizi bagi anak sekolah atau melanjutkan proyek besar seperti IKN yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian.
Anggaran makan siang menjadi Rp7.500 sangat kecil, padahal desain kebijakan makan siang dimaksudkan untuk memperbaik kesejahteraan dan kesehatan anak sekolah lebih baik. Nutrisi yang cukup adalah salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan dan kinerja anak-anak dalam belajar.
Menurut data anggaran makan siang 2024 yang telah disediakan, pengurangan anggaran ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas makanan yang dapat disediakan dengan biaya yang sangat terbatas. Dengan inflasi dan kenaikan harga bahan makanan, alokasi sebesar Rp7.500 atau Rp9,000 per anak tidak cukup untuk menyediakan makan siang yang bergizi.
Berdasarkan indeks harga beras dan lauk pauk saat ini, anggaran sebesar itu hanya cukup untuk nasi dengan tahu dan tempe, tanpa ada ikan, daging, apalagi susu. Ini bisa menyebabkan penurunan kualitas makanan yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan dan kemampuan belajar anak-anak.
Sementara itu, pemerintah menghadapi kritik tajam terhadap alokasi anggaran dalam RAPBN 2025, khususnya program makan siang gratis bagi anak sekolah. Dengan alokasi Rp71 triliun, program ini dinilai tidak tepat dan tidak adil.
Anggaran sebesar ini hanya mencakup sekitar 19,72 juta anak dari total 70,5 juta anak sekolah bila per anak dianggarkan Rp15,000. Tidak meratanya anak menerima makan siang akan menciptakan ketidakadilan di antara mereka.
Selain itu, bila melakukan program makan siang dan pembanguna IKN sekaligus maka anggaran APBN berpotensi defisit lebih besar mencapai 3,45-4.50% PDB. Dengan kondisi defisit tersebut, alokasi sebesar ini tanpa realokasi dari pos lain akan meningkatkan risiko fiskal, memperburuk ketahanan ekonomi nasional, dan mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan mendesak lainnya.
Di sisi lain, proyek IKN makin hari makin menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakpastian investasi dari Emaar Properties. Meskipun telah ada kerja sama bilateral yang diteken oleh Presiden Jokowi di Uni Emirat Arab (UEA), hingga saat ini belum ada Memorandum of Understanding (MoU) yang spesifik dengan Emaar Properties. Hal ini mengisyaratkan bahwa kerja sama tersebut belum pasti dan masih sebatas keinginan investasi, sementara due diligence risk belum diukur dengan baik. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa minat investor masih ragu, menimbulkan ketidakpastian mengenai keberlanjutan proyek IKN.
Pilihan yang dihadapi oleh pemerintahan baru tidaklah mudah. Dengan menimbang kepentingan yang lebih besar seperti kesejahteraan anak sekolah serta kebutuhan jangka panjang yang tidak mendesak seperti pembangunan IKN, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah yang strategis dan bijaksana.
Memastikan kebutuhan dasar seperti makan siang bergizi bagi anak sekolah adalah investasi dalam sumber daya manusia yang esensial.
Sementara itu, proyek IKN, meskipun ambisius dan berpotensi besar untuk pembangunan jangka panjang, membutuhkan kejelasan dan kepastian investasi untuk memastikan keberlanjutannya.
Keputusan ini akan mencerminkan prioritas pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Reputasi janji makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran dalam pemerintahan 2025 akan menghadapi tantangan besar karena keterbatasan anggaran yang signifikan.
Jika janji makan siang gratis yang sangat dinantikan tidak bisa terpenuhi, skeptisisme publik terhadap janji-janji lain akan meningkat, mengancam kepercayaan dan dukungan publik serta investor terhadap pemerintahan baru.
END