Plh Sekda Aceh Singkil Dampingi Syafriadi Tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Nota kesepahaman bersama Hamzah Sulaiman

Aceh Singkil (KASTV) - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh Singkil menjadi titik krusial dalam peta potensi pelanggaran aturan selama Pemilu 2024 hal ini dikritisi oleh masyarakat maupun kalangan Pegawai Begeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PNS dan PPPK), hal ini disebabkan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Singkil mengangkat Penjabat Sekda yang merupakan adik ipar bakal calon bupati Aceh Singkil  

Pemerhati politik di Aceh Singkil mengingatkan ASN di lingkungan pemkab setempat harus berkomitmen menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilukada 2024. 

Salah seorang Kader Partai Politik dari partai PDI Pardomuan Tumangger mengatakan "Bagi segenap ASN kami harap tidak terlibat dalam praktik atau kegiatan politik praktis yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu kada mendatang," tuturnya Kamis (25/07/2024)

"Kami mempertanyakan netralitas Plh Sekda Aceh Singkil Edi Widodo,SKM.M.Kes yang baru beberapa hari  dipercaya Pj Bupati menjadi pelaksana Harian Sekda mengingat Edi Widodo memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan salah satu bakal calon bupati, (adik ipar Safriadi) bahkan Edi Widodo terlibat langsung dalam proses pencalonan tersebut hal ini dapat dilihat dari beberapa media yang sudah terbit.

"Kami mempertanyakan netralitas Plh Sekda yang selama ini terindikasi terlibat dalam politik praktis kata Pardomuan. 

”Kemudian, ia pun mengatakan beberapa waktu yang lalu Pj Bupati mengadakan apel netralitas ASN di GOR Kasim Tagok, namun kenyataannya Pj Bupati  malah memilih Pejabat utamanya orang yang tidak netral, hal ini tidak mencerminkan konsekwensi dari apel tersebut.

"Oleh karena itu Pardomuan meminta supaya Pj Bupati lebih bijak dalam memilih pembantunya orang-orang yang kompeten, berintegritas dan cakap, masih banyak PNS yang lebih layak dan tidak terkontaminasi dengan politik praktis," kata dia lagi.

Pardomuan pun meminta agar permasalahan yang berpotensi mengganggu jalannya pemilukada mendatang dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas dengan memilih Plh sekda orang yang dapat menjadi panutan dalam menjaga netralitas ASN.

 (Tim/Red)