JAKARTA – Advokat La Ode Surya Alirman, SH dari LQ Indonesia Law Firm pada kesempatan ini ingin membahas tentang perspektif / pandangan hukum tentang kasus yang benar-benar sedang menjadi pemberitaan public dimana dapat kita lihat juga pada salah satu media online yang memberitakan tentang putusan Pengadilan Negeri yang memvonis bebas Ronald Tannur dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Dini di Surabaya.
Gregorius Ronald Tannur putra mantan anggota DPR Edward Tannur dinyatakan tidak terbukti secara sah divonis bebas dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan, Rintuah Damanik mengatakan Ronald dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum Ahmad Muzaki, baik dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP, pembunuhan atau dakwaan kedua pasal 351 KUHP ayat 3, penganiayaan, maupun dakwaan ketiga pasal 359 KUHP, kelalaian yang menyebabkan orang lain mati.
“Terdakwa Gregorius Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan. Pertanyaan nya kemudian, apakah ini adil bagi keluarga korban. Hakim Rintuah Damanik yang memutus perkara Ronald Tannur ini benar-benar menjadi kontroversial, dimana bukti-bukti CCTV dan digital ada tapi justru dibebaskan,” ujarnya dalam podcast Quotient TV, Senin (5/8/2024).
Apa yang terjadi jika hukum kita seperti ini, inilah yang kemudian menjadi perhatian kita bersama, mengapa di Indonesia tidak pernah ada penegak hukum yang bisa dijadikan contoh, dijadikan panutan bahwa dia adalah seorang penegak hukum yang benar-benar mampu menciptakan rasa keadilan dalam sistem peradilan.
Padahal di konstitusi kita sudah jelas itu menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi seharusnya di negara kita, Presiden, Ketua Mahkamah Agung memilih hakim-hakim yang punya rasa keadilan, jika tidak maka hukum akan selamanya rusak.
Harapan kedepannya adalah Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rangkabuming dapat memilih penegak-penegak hukum yang benar-benar punya prinsip keadilan dan nurani yang baik.
Minimal ada perbaikan disetiap periode pemimpin, karena Presiden punya hak prerogative yang bisa menentukan siapa yang layak menjadi Kapolri, Mahkamah Agung untuk perbaikan hukum di Indonesia ini.