JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Zona III (BEM PTMA) yang mencakup wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat menyoroti kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menilai bahwa upaya pemerintah dalam memperkuat demokrasi hanyalah wacana normatif tanpa realisasi nyata.
Sekretaris Jenderal BEM PTMA Zona III, M. Bifa Agusryanto, menyatakan bahwa mahasiswa tidak lagi mempercayai narasi yang disampaikan pemerintah.
"Apa yang diutarakan pemerintah sering kali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, yang membuat mahasiswa semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat demokrasi," ujarnya, Senin (2/9/2024).
Kritik mereka juga menyoroti upaya DPR RI dalam merevisi UU Pilkada untuk memuluskan langkah Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi, dalam Pilgub 2024.
Menurut BEM PTMA, DPR gagal melaksanakan revisi tersebut bukan karena pemerintah, melainkan tekanan dari masyarakat dan mahasiswa yang menentang adanya praktik nepotisme.
Bifa menegaskan bahwa mereka sudah tidak memiliki harapan terhadap pemerintahan Jokowi, terutama terkait dengan tingginya kasus nepotisme dan korupsi. Bahkan, ia secara tegas menyerukan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, sebelum gerakan mahasiswa dan masyarakat memaksa Jokowi turun secara paksa.
Pernyataan ini menggambarkan ketidakpuasan yang mendalam dari kalangan mahasiswa terhadap arah pemerintahan Jokowi, terutama terkait dengan isu demokrasi, korupsi, dan nepotisme.