JAKARTA - Gerakan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa semakin meluas, menyerukan aksi nasional untuk menangkap dan mengadili Presiden Joko Widodo. Mereka menilai bahwa pemerintahan Jokowi semakin sarat dengan praktik korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan, yang berujung pada penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia.
Para aktivis juga mengecam gaya hidup mewah keluarga presiden di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi rakyat.
Mahasiswa menuding bahwa Dinasti Politik yang dibangun di sekitar Jokowi memperparah ketimpangan sosial dan merusak demokrasi.
Keputusan kontroversial, seperti revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, dinilai sebagai bentuk autocratic legalism, yaitu pemerintahan otoriter yang disamarkan melalui kerangka legalitas hukum. Selain itu, pelanggaran HAM dan represi terhadap kelompok oposisi semakin memperburuk citra rezim.
Seruan mahasiswa ini juga dipicu oleh manipulasi pemilu yang diduga akan terjadi pada pemilu Februari 2024 serta upaya memuluskan jalan bagi anggota keluarga presiden di panggung politik.
Dalam wawancara di Jakarta (7/9/2024), beberapa perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan dan demokrasi.
“Peringatan darurat yang kemarin beredar menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Jokowi meninggalkan warisan utang besar, masalah agraria tak terselesaikan, pelanggaran HAM tak diusut tuntas, dan konstitusi diutak-atik. Kami akan terus menyerukan penangkapan dan pengadilan bagi Presiden Jokow,” ujarTri Yuliantoro, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.
“Peristiwa pelanggaran HAM, tindakan represif aparat, dan manipulasi konstitusi menjadi alasan kuat bagi kami untuk menyerukan masyarakat agar mengadili Presiden Jokowi. Kami berharap Jokowi kembali ke Solo sebagai rakyat biasa, karena sebagai orang Solo, kami malu dengan kelakuannya yang seolah menjadi ‘Raja Jawa’ dengan membangun dinasti politik,” ujar Dean, mahasiswi asal Solo
Gerakan ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan generasi muda untuk menuntut perubahan.