Sorong (KASTV) - Penetapan Cagub Papua Barat Daya terus dan semakin memanas, apalagi di loloskanya salah satu calon yang tidak memiliki rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya
Penetapan Calon Gubernur inipun menuai berbagai kritik, salah satunya Ikhlas Arsyad, Ketua JMSI Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut Ikhlas, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya seharusnya melihat kondisi daerah dan lebih menghargai Otsus. tapi hari ini yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya berbanding terbalik dengan kenyataan,
"Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya di duga ada deal-dealan dan juga diduga ada konsulidasi politik, sehingga banyak merugikan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya," ucap ikhlas. Senin, (23/9/2024)
Ikhlas juga menambahkan, konflik Provinsi Papua Barat Daya hari ini seharusnya segera di ambil alih oleh Ketua KPU RI, dimana keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya tidak melihat lahirnya Otsus yang di bentuk oleh Undang-Undang yang kemudian melahirkan MRP yang merupakan Benteng Rakyat Papua yang keputusanya menjadi batasan bagi lembaga-lembaga Negara dalam mengambil kebijakan untuk mempertahankan Martabat OAP
"Saya berharap kepada Ketua KPU RI, Bang Afif untuk segera mengambil keputusan sesegara mungkin mengambil langkah atas keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya, serta mencopot Komusioner Provinsi Papua Barat Daya di karenakan keputusanya diduga kuat membuat konflik di wilayah kerjanya serta banyak membuat kerugian bagi putra putri bangsa yang hari ini banyak di rugikan tidak melaksanakan pendidikan karena situasi keamanan tidak stabil," tutup Ikhlas
Penulis (tim red)