Pesawaran (KASTV)- Proyek tugu perbatasan saat ini menjadi sorotan utama di kalangan warga sekitar, Proyek ini tidak hanya memiliki relevansi dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut transparansi informasi yang sangat diharapkan oleh masyarakat setempat.
Saat awak media KaswariTV memantau pergerjaa Proyek tugu perbatasan, Tidak ada yang mengawasi dari pihak terkait. Tepatnya Quin Artha Desa Sukajaya Lempasing, kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Selasa (15/10/2024).
Saat awak media ini menayakan kepada tukang, siapa yang bertanggung jawab dan pemborong nya dari PT mana,
"Tidak tau bang, kami cuman kerja aja harian, gak tau saya siapa yang kerja awalnya siapa, cuman pasang gini aja mereka, akhirnya kita yang lanjutin,makannya saya kerja aja gak tau ini, pemboronnya orang tataan,"kata yang bekerja di lokasi yang tidak mau namanya di ketahui.
"Pekerjaan ini mas punya perkim pesawaran mas, nanti saya kasih nomor nya coba tanya aja sendiri,"tuturnya.
Saat awak media ini kompirmasi dan meminta tanggapan terkait pemberitaan sebelumnya,ke nomor telp yang di berikan oleh pekerja setempat, nomor +62 813-7921-0
"Ini lagi dikerjain,"jawabnya singkat.
Keberadaan papan informasi publik di lokasi proyek seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pihak yang mengerjakan dan masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan tersebut, Papan informasi berfungsi untuk menjelaskan tujuan proyek, anggaran, serta durasi pengerjaan, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Pentingnya pengawasan proyek tugu perbatasan tidak bisa diabaikan karena berhubungan langsung dengan integritas dan keefektifan proyek tersebut.
Sayangnya, kami awak media KaswariTV.com menemukan bahwa di lokasi ini tidak terpasang papan informasi publik, yang seharusnya memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai proyek yang sedang berlangsung. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat merasa ragu dengan kualitas pekerjaan yang dilakukan dan khawatir jika proyek ini tidak memenuhi standar yang diharapkan.
"Selain itu, kurangnya informasi dan pengawasan dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kepercayaan publik terhadap pihak berwajib dan proses pembangunan.
"Oleh karena itu, kami mendesak pihak berwajib untuk turun langsung ke lapangan, memeriksa kondisi proyek, dan memastikan bahwa informasi yang diperlukan disediakan untuk masyarakat. Tindakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas proyek, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat.
Di beritakan sebelumnya
"Tugu perbatasan mangkrak menjadi simbol kekecewaan masyarakat yang merasa diabaikan oleh pihak rekanan yang seharusnya bertanggung jawab"
Pesawaran (KASTV )- Kondisi tugu perbatasan Antara Kota Bandar Lampung, Pesawaran yang terbengkalai telah menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat sekitar, tepatnya di Quen Artha Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Sabtu.(12/10/2024).
Tugu ini bukan hanya sekadar simbol batas wilayah, perbatasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti berkurangnya daya tarik wisata dan hilangnya penghormatan terhadap sejarah kabupaten setempat.
Selain itu, sikap pemerintah yang tidak responsif dalam menangani masalah ini semakin memperburuk keadaan, memicu kekecewaan yang mendalam di kalangan warga, Masyarakat merasa diabaikan, seolah-olah suara dan kebutuhan mereka tidak diperhatikan dalam proses pembangunan lokal.
Oleh karena itu, usulan perbaikan dan harapan agar pemerintah segera bertindak, sangat penting untuk mengembalikan fungsi tugu tersebut dan menunjukkan komitmen nyata dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Banyak warga yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap rekanan proyek yang dianggap tidak profesional, mengakibatkan ketidakpastian di kalangan warga sekitar, salah satu warga yang enggan disebut namanya mengungkapkan kekecewaan nya di hadapan awak media ini.
"Carut marut proyek di kabupaten pesawaran, sdh 4 bulan terbengkalai sangat membahayakan pengguna jalan dan kendaraan yg lewat di bawahnya,"cetusnya.
Tambahnya lagi,"karena steger dan pemasangan keliatan asalan padahal jalur itu sering di lewati oleh Bupati dan pejabat negara,"kata dia sambil kesel.
Tindakan pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani masalah ini.
Pertanyaan mengenai keselamatan masyarakat pun muncul, mengingat belum ada tindakan nyata dari pemerintah sebelum terjadinya korban jiwa, oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menyadari tanggung jawab dalam setiap proyek publik agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Dimana inspektorat dan dinas yg terkait tidak menegur rekanan yg tidak bertanggung jawab, apa harus menunggu ada korban tah? ,"tanya warga yang enggan disebutkan namanya. (Azir)