KEBUMEN - Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Khalisha Adelia Aziza (Adelia), dari Partai
Nasdem untuk periode 2024-2029, menjelaskan bahwa fungsi utama legislatif
meliputi tiga hal: budgeting, legislasi, dan pengawasan. Meski baru dilantik
sekitar satu bulan, Adelia telah terlibat dalam beberapa kegiatan yang
mengedepankan fungsi pengawasan, seperti pembahasan APBD bersama eksekutif,
dinas, dan OPD terkait.
Ia mengatakan DPRD Kebumen juga memfasilitasi audiensi antara pedagang di
sekitar Alun-Alun Kebumen dengan eksekutif dan dinas terkait.
“Fungsi pengawasan
DPRD sangat penting untuk memastikan program pemerintah dapat tersampaikan
dengan baik kepada masyarakat serta merespons keluhan mereka. Sebagai wakil rakyat, ia harus berada di
garis depan untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, demi
terciptanya sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kebumen,”ujarnya, Minggu (17/11/2024).
Adelia menyadari kapasitas para anggota DPRD, di mana 25 dari mereka adalah
petahana dengan pengalaman yang mumpuni. Sebagai anggota dewan baru, ia telah
mengikuti rapat badan anggaran dua kali dan melihat berbagai tantangan, seperti
target yang belum terpenuhi di BUMD dan lembaga lainnya.
“Legislasi
berkomitmen memastikan anggaran tepat sasaran, terutama untuk sektor pertanian
yang menjadi prioritas di Kebumen saat ini,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa keterbatasan anggaran sering kali membuat distribusi
bantuan tidak merata. Karena itu, Adelia berusaha hadir dalam berbagai forum
masyarakat, seperti Musrenbang, untuk memahami kebutuhan prioritas di tiap desa
dan mengawal alokasi anggaran secara efektif.
Sebagai salah satu pimpinan DPRD, Adelia berharap Pilkada 2024 di Kebumen
berjalan dengan damai dan penuh semangat kebersamaan. Ia menekankan pentingnya
memilih pemimpin berdasarkan hati nurani tanpa intimidasi, mengingat hasil
Pilkada akan menentukan arah kebijakan Kebumen selama lima tahun ke depan.
“Kami optimistis
pasangan yang memenangkan
pilkada 2024 dapat
menghadirkan sosok pemimpin yang mengayomi masyarakat Kebumen,” harapnya.
Mengenai isu politik dinasti, Adelia berpendapat bahwa Indonesia adalah
negara demokrasi, di mana pemilihan pemimpin dilakukan melalui proses yang
adil. Ia yakin bahwa latar belakang seseorang bukan satu-satunya tolok ukur
kemampuan.
“Dan setiap individu
memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Semua tergantung pada usaha
dan kerja keras setiap kandidat,”
jelasnya.