Pesawaran (KASTV)- Masyarakat Kabupaten Pesawaran menanti tindakan tegas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran terkait laporan dugaan korupsi yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Provinsi Lampung terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pesawaran. Laporan tersebut resmi disampaikan pada Senin, 16 Desember 2024.
Dalam laporan tersebut, GRIB Jaya mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan Kepala Dinas Kominfo Pesawaran pada tahun anggaran 2023. Beberapa poin utama yang dilaporkan mencakup dugaan penyalahgunaan honorarium hingga pengadaan internet dengan nilai anggaran mencapai Rp2 miliar.
Divisi Humas GRIB Jaya, Febriyansah, menyampaikan bahwa laporan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah yang transparan dan akuntabel. "Kami ingin kasus ini menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti oleh pihak Kejari," tegasnya.
Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat yang berharap aparat penegak hukum (APH) bertindak profesional. Tokoh masyarakat setempat menyatakan kesiapan untuk mengawal proses hukum hingga tuntas. "Kami tidak ingin laporan ini hanya menjadi formalitas. Kejari harus menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat," ujar salah satu warga.
Hingga saat ini, pihak Kejari Pesawaran belum memberikan tanggapan resmi terkait perkembangan penanganan laporan tersebut. Masyarakat mendesak agar APH tidak bersikap lamban (mlempem) dalam menyikapi kasus ini, mengingat pentingnya kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum di daerah.
Masyarakat berharap Kejari segera mengambil langkah konkret dan memberikan informasi yang transparan mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Tindakan tegas dari Kejari dianggap penting sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi di Kabupaten Pesawaran. (Azir&tim)