TANGERANG - Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO)
menggelar aksi deklarasi perlawanan di wilayah gusuran PSN PIK-2, Kampung
Kramat, Pakuhaji, Banten, Rabu, (8/1/ 2025).
Aksi ini
disertai pembacaan tuntutan yang mengkritik keras kebijakan rezim Jokowi yang
dinilai pro-oligarki dan melakukan kejahatan State-Corporate Crimes
(SCC).
Deklarasi
ini dihadiri oleh tokoh-tokoh lintas profesi, organisasi, dan wilayah, termasuk
sejumlah nama seperti Jenderal Tyasno Sudarto, Suripto, Marwan Batubara, KH
Sobri Lubis, Refly Harun, Abraham Samad, Said Didu, Rizal Fadillah, Edy
Mulyadi, dan lainnya.
Isi
Deklarasi dan Tuntutan GRAO:
- Latar Belakang:
GRAO menilai NKRI, setelah 80 tahun merdeka, mulai kehilangan kedaulatan akibat ulah oligarki yang melakukan kejahatan SCC. Proyek-proyek seperti PIK-2, Rempang, dan lainnya dianggap sebagai simbol penindasan rakyat oleh oligarki melalui kebijakan otoriter dan inkonstitusional yang dikeluarkan rezim Jokowi.
- Kejahatan Oligarki:
Proyek PSN PIK-2 dituding dilakukan secara brutal dan melibatkan aparat negara, pejabat pemerintah, hingga preman. Kebijakan ini dianggap melanggar moral Pancasila, HAM, dan konstitusi, serta menyebabkan penderitaan masyarakat di wilayah terdampak.
- Tuntutan GRAO:
- Mendesak Presiden Prabowo
untuk mencabut status PSN PIK-2 dan menghentikan proyek tersebut.
- Meminta DPR RI membentuk
Pansus untuk menginvestigasi pelanggaran dalam PSN PIK-2.
- Menginstruksikan BPK RI
melakukan audit investigatif proyek PIK-2
- Menuntut TNI dan Polri
menghentikan tindakan represif terhadap rakyat terdampak.
- Meminta proses hukum terhadap
oligarki yang terlibat kejahatan SCC, termasuk Jokowi, Aguan, dan Salim.
- Menuntut ganti rugi bagi
korban SCC PSN PIK-2.
- Menyerukan pemerintahan
Prabowo agar menjalankan mandat konstitusional yang bebas dari pengaruh
oligarki.
- Mengajak seluruh rakyat
Indonesia bergabung dalam perjuangan merebut kembali kedaulatan dari
oligarki.
Deklarasi
ini menjadi seruan bagi Presiden Prabowo dan DPR RI untuk mengambil langkah
tegas terhadap praktik oligarki yang dianggap merugikan rakyat. GRAO menegaskan
pentingnya membangun pemerintahan yang berdaulat, amanah, dan menjunjung tinggi
nilai-nilai konstitusi demi mewujudkan cita-cita proklamasi.
Gerakan Rakyat Anti Oligarki
Sekretariat: Marwan B., E. Mulyadi, A. Khozinudin, Mursalin, Meidy, Ismed