Diduga terjadi pungutan liar (pungli) bernilai ratusan juta rupiah yang melibatkan oknum pengurus RT dan RW di Cluster Rivertown, Grand Wisata, Kabupaten Bekasi. Kasus ini menjadi perhatian setelah adanya laporan terkait pencemaran nama baik oleh oknum RT atas perintah oknum RW, yang dilayangkan oleh salah satu warga, Adin Arifin, melalui kuasa hukumnya, Harry Pribadi Garfes, S.H.I., M.H.
Harry menyampaikan bahwa laporan terhadap oknum RT bernama Fajarullah terkait fitnah dan pencemaran nama baik telah disampaikan ke Polda Metro Jaya pada April 2024. Selain itu, Harry juga menuduh adanya praktik pungli yang berlangsung selama bertahun-tahun dengan total mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Ia membandingkan besarnya iuran pengelolaan lingkungan (IPL) di Cluster Rivertown, yang mencapai Rp1.100.000 per rumah, jauh lebih tinggi dibandingkan cluster tetangga, De Oranje, yang hanya Rp50.000 per bulan.
Harry mengungkapkan bahwa selama 15 tahun tinggal di sana, kliennya tidak pernah mendapatkan laporan keuangan transparan dari pengurus RT maupun RW. Warga diminta mentransfer iuran ke rekening pribadi bendahara RW atas nama D. Sani Fadayan. Bahkan, layanan seperti pengangkutan sampah tidak dilakukan, meskipun warga tetap membayar IPL selama lima tahun.
Selain dugaan pungli, warga juga mengalami intimidasi, seperti keharusan membuka gerbang sendiri akibat keberatan membayar IPL, serta tindakan persekusi berupa fitnah dan serangan kelompok ke rumah kliennya pada Ramadan 2024. Harry juga mencatat perilaku tidak pantas lainnya, seperti pintu rumah warga digedor dengan sikap arogan oleh oknum RW bernama Jusman Siki untuk menagih iuran, serta kunjungan debt collector ke rumah warga pada malam hari.
Harry meminta Kepala Desa Lambang Jaya untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum pengurus RT dan RW tersebut. Ia juga mendesak dilakukan audit atas penggunaan iuran warga yang diduga terjadi penggelapan dan korupsi.