Kendari (KASTV) - Masyarakat lingkar tambang di Konawe Utara kembali menyuarakan keprihatinan mereka terkait semakin maraknya perusahaan tambang nakal di Konawe Utara. Diketahui dalam waktu dekat pemerintah akan kembali menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. TMM yang dimana perusahaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir terbukti terlibat Praktik korupsi di WIUP PT. Antam Blok Mandiodo.
"Jika dipaksakan dapat menjadi preseden buruk dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tegas Robby Anggara.
Robby menyampaikan bahwa dengan dikeluarkan nya RKAB PT. TMM mencerminkan ketidakseriusan pemerintah atau pihak terkait dalam memberikan efek jera kepada perusahaan tambang yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan atau pelanggaran hukum lainnya.
Ia mengatakan Ketika perusahaan seperti PT. TMM, yang sebelumnya terlibat dalam kejahatan lingkungan dan pemalsuan dokumen, diberikan kelonggaran untuk kembali beroperasi, hal ini akan merusak kredibilitas otoritas terkait dalam hal ini KESDM.
"Perusahaan yang memiliki riwayat buruk berpotensi mengulangi kesalahan yang sama". Ungkapnya
Masyarakat menilai bahwa pemberian RKAB kepada PT. TMM hanya akan memperburuk situasi konflik horizontal Kekhawatiran Sosial dan Keamanan akan mengahantui masyarakat dan pemerintah, masyarakat Konawe Utara meminta ESDM untuk terlebih dahulu Melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan, termasuk aspek kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika RKAB diberikan tanpa adanya proses yang transparan dan akuntabel. Mereka berharap ESDM bertindak tegas dan berpihak pada kepentingan publik serta keberlanjutan lingkungan, bukan hanya kepada kepentingan korporasi.
"Kejahatan lingkungan bukan hanya merusak hari ini, tetapi juga menghancurkan masa depan. Kami meminta pemerintah untuk tidak membiarkan perusahaan seperti PT. TMM melanjutkan operasinya sebelum ada jaminan komitmen lingkungan yang jelas," tegas Robby
Isu ini menjadi momentum bagi ESDM untuk menunjukkan komitmennya dalam memastikan pengelolaan tambang yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (Tim)