Program efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memiliki target efisiensi sebesar 306,7 triliun rupiah yang mencakup pemangkasan belanja birokrasi, efisiensi subsidi, optimalisasi penerimaan negara, serta peningkatan efektivitas belanja infrastruktur dan sosial.
Target ini kini menghadapi ancaman besar.
Salah satu penyebab utamanya adalah kendala teknis di tingkat pelaksanaan yang semakin diperparah dengan penetapan tersangka terhadap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata.
Isa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Jiwasraya, sebuah skandal keuangan besar yang telah merugikan negara secara signifikan.
Penetapan tersangka ini bukan sekadar isu hukum, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan program efisiensi anggaran yang sedang digenjot oleh pemerintah.
Penerapan Isa sebagai tersangka oleh Kejaksaan sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Kejaksaan tidak mengetahui bahwa Presiden Prabowo sedang mengejar target efisiensi anggaran yang sangat membutuhkan kehadiran birokrasi seperti DJA itu?
Melihat kasus Tom Lembong, sulit rasanya bila langkah hukum Kejaksaan hanya berdasarkan hukum an sich.
Meskipun penetapan ini kontroversial, yang jelas langkah Kejaksaan tersebut berdampak besar terhadap keterlambatan program efisiensi dan bisa jadi target efisiensi tidak dapat terlaksana. Apakah Kejaksaan tidak sejalan dengan Prabowo? Dengan absennya seorang pemimpin di posisi strategis seperti Dirjen Anggaran, terdapat kekhawatiran bahwa inisiatif efisiensi anggaran tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Sebagai pihak yang memiliki kewenangan merevisi anggaran dan menyesuaikan rincian belanja negara sesuai dinamika kebutuhan pemerintah, Dirjen Anggaran memiliki peran yang sangat sentral dalam memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN digunakan secara optimal.
Peran Penting DJA dalam Efisiensi Anggaran
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di bawah Kementerian Keuangan adalah aktor utama dalam mengelola belanja negara dengan efisien.
Tugas utama DJA mencakup penyusunan kebijakan penganggaran, evaluasi anggaran, serta revisi belanja pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam konteks program efisiensi yang dicanangkan Prabowo, DJA berperan sebagai eksekutor kebijakan yang memastikan bahwa penghematan anggaran tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar terealisasi dalam angka dan dampaknya terasa nyata.
DJA juga berfungsi sebagai filter utama dalam menyeleksi program-program yang layak mendapatkan anggaran serta melakukan revisi jika diperlukan.
Jika di tangan pejabat yang kompeten dan bersih, DJA mampu melakukan optimalisasi anggaran dengan mengidentifikasi potensi pemborosan serta mengalokasikan kembali dana untuk program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Namun, dengan adanya krisis kepemimpinan akibat kasus korupsi yang menimpa Isa Rachmatarwata, peran strategis ini mengalami stagnasi yang dapat menghambat pelaksanaan efisiensi anggaran.
Dampak Penetapan Tersangka Pejabat Kemenkeu terhadap Efisiensi Anggaran
Penetapan tersangka terhadap pejabat setingkat Dirjen Anggaran memiliki konsekuensi luas terhadap pelaksanaan efisiensi anggaran.
Pertama, terjadi kekosongan kepemimpinan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan terkait anggaran negara.
Proses revisi anggaran yang seharusnya berjalan cepat untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan kini menjadi lebih lambat akibat belum adanya figur yang bisa menjalankan tugas ini secara efektif.
Kedua, adanya skandal ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pemangku kepentingan terkait efektivitas program efisiensi yang sedang berjalan.
Investor, lembaga internasional, serta publik menjadi lebih skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran negara secara transparan dan akuntabel.
Jika kepercayaan ini terus terkikis, maka bukan tidak mungkin program efisiensi anggaran akan menemui kegagalan, karena mendapat resistensi dari berbagai pihak yang menilai bahwa upaya penghematan hanya sekadar simbolis tanpa implementasi yang nyata.
Ketiga, skandal ini juga berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan birokrat Kemenkeu untuk mengambil inisiatif dalam mengimplementasikan efisiensi anggaran.
Dalam situasi krisis seperti ini, pejabat yang tersisa mungkin akan lebih cenderung bermain aman dan menghindari keputusan besar yang seharusnya diambil untuk memastikan keberlanjutan program efisiensi.
Tanpa adanya keberanian dan kepemimpinan yang kuat, maka inisiatif efisiensi hanya akan berakhir sebagai dokumen kebijakan yang tidak berdampak besar terhadap kondisi keuangan negara.
Mencari Figur yang Tepat untuk Mengisi Jabatan Dirjen Anggaran
Saat ini, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan pengganti untuk mengisi posisi Dirjen Anggaran yang kosong.
Pemilihan figur yang tepat menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa program efisiensi anggaran dapat tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Kandidat yang dipilih haruslah seseorang yang tidak hanya memiliki integritas tinggi, tetapi juga mampu menerjemahkan efisiensi anggaran menjadi aksi nyata di lapangan.
Figur yang ideal adalah seseorang yang melihat efisiensi bukan sekadar jargon semata, melainkan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara.
Indonesia memerlukan sosok yang memahami bahwa efisiensi anggaran bukan hanya sekadar menghemat uang negara, tetapi juga menciptakan kebijakan fiskal yang sehat agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat.
Pejabat yang terpilih harus memiliki pemahaman mendalam tentang struktur APBN dan mekanisme belanja negara, serta berani mengambil keputusan untuk memangkas anggaran yang tidak produktif tanpa mengorbankan layanan publik yang esensial.
Lebih dari itu, efisiensi anggaran harus dijadikan sebagai alat untuk mengeliminasi berbagai praktik pemborosan dan korupsi yang selama ini menggerogoti kemampuan fiskal Indonesia.
Seorang Dirjen Anggaran yang ideal harus mampu bertindak tegas dalam memangkas belanja yang tidak relevan, sekaligus memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Dengan demikian, efisiensi bukan hanya menjadi target angka di atas kertas, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan sistemik dalam cara kerja birokrasi Indonesia.
Menyelamatkan Efisiensi Anggaran dari Perlambatan
Program efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan serius akibat kedodoran di tingkat teknis dan krisis kepemimpinan di Direktorat Jenderal Anggaran.
Penetapan tersangka terhadap Isa Rachmatarwata dalam kasus korupsi Jiwasraya telah menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran negara, serta memperlambat pelaksanaan revisi anggaran yang seharusnya menjadi alat utama dalam mencapai efisiensi belanja.
DJA memainkan peran sentral dalam memastikan efisiensi anggaran berjalan sesuai rencana.
Namun, tanpa adanya kepemimpinan yang kompeten dan berintegritas, maka program efisiensi ini berisiko menjadi kebijakan yang gagal diimplementasikan secara optimal.
Oleh karena itu, pemilihan pengganti Dirjen Anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa individu yang dipilih benar-benar memiliki visi dan kapabilitas dalam menjalankan efisiensi anggaran secara profesional.
Efisiensi bukan hanya sekadar pengurangan anggaran, tetapi juga strategi untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara agar mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Jika tantangan ini dapat diatasi dengan baik, maka Indonesia akan memasuki babak baru dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, efektif, dan bebas dari praktik korupsi yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi serta kualitas layanan publik.
Oleh karena itu, upaya penyelamatan efisiensi anggaran harus dilakukan dengan keseriusan penuh agar tidak menjadi sekadar retorika tanpa hasil nyata.