JAKARTA - Pada era
pemerintahan Prabowo, efisiensi anggaran menjadi prioritas dengan memangkas
belanja yang dinilai membebani negara, terutama karena utang yang terus
membengkak.
Pakar kebijakan
publik, Jerry Massie menyatakan
bahwa langkah pemotongan anggaran untuk proyek IKN dan 10 kementerian adalah
keputusan tepat. Menurutnya, IKN bukanlah program prioritas Prabowo saat
kampanye dan bukan pula tanggung jawabnya, melainkan ide yang sepenuhnya
diinisiasi oleh Jokowi.
Jerry, yang juga Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies
(P3S), menegaskan bahwa beban atas terbengkalainya pembangunan IKN harus
ditanggung Jokowi, termasuk mencari sumber pendanaan untuk proyek ambisius
tersebut. Dia menilai proyek ini sebagai buah dari "ide gila" Jokowi.
“Untuk menghemat anggaran, Prabowo memotong alokasi dana sejumlah
kementerian. Misalnya, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
dikurangi sebesar Rp8 triliun, sementara Kementerian PUPR dipangkas Rp81,38
triliun, atau 73,74 persen dari total Rp110,95 triliun,” kata Jerry, Minggu (9/2/2025).
Tak hanya itu, anggaran untuk proyek IKN juga mengalami pemotongan drastis
sebesar 75,02 persen, dari Rp6,91 triliun menjadi Rp4,81 triliun. Secara
keseluruhan, ada 10 kementerian yang terkena pengurangan anggaran.
Jerry menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang pro-rakyat, berbeda dengan
Jokowi yang ia kritik sebagai pro-oligarki, lebih mengutamakan kepentingan
kelompok kaya dan keluarganya.
“Selama era Jokowi, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia naik hingga Rp176
triliun pada 2024. Sementara itu, terjadi pemborosan besar-besaran, seperti
realisasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp282,9 triliun hingga Oktober
2024,” ungkapnya.
Sebaliknya, Jerry memuji pendekatan Prabowo yang lebih sederhana. Salah
satunya terlihat dari pembangunan jalan tol sepanjang hanya 13 km. Dia menilai
proyek infrastruktur besar-besaran Jokowi, seperti pembangunan 2.200 km jalan
tol, 366 ribu km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan, hingga 27 bandara, banyak
yang tidak mencapai target.
Jerry mencontohkan Bandara Yogyakarta International Airport, yang
menghabiskan Rp14 triliun tetapi sepi penumpang. Proyek-proyek seperti ini,
katanya, hanya membebani negara karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomi
jangka panjang. Bahkan, beberapa proyek seperti Bandara Kualanamu dan sejumlah
jalan tol dijual kepada investor asing karena dianggap merugi.
Ia juga mengkritik Jokowi atas tingginya utang negara yang mencapai Rp8.400
triliun saat masa jabatannya berakhir. Sementara itu, klaim dari DPR menyebut
angka sebenarnya bisa mencapai Rp20 ribu triliun. Jerry juga menyinggung
pengeluaran untuk buzzer yang disebutnya mencapai Rp75 triliun.
Menurut Jerry, Prabowo lebih bijak dalam mengelola anggaran. Sebagai mantan
Danjen Kopassus, ia dinilai tidak boros dan berusaha menyelamatkan keuangan
negara. Jerry juga menyoroti inisiatif Prabowo dalam memperbaiki kebijakan
agraria, termasuk menangani konflik tanah yang ditinggalkan era Jokowi.
Tercatat ada 2.939 konflik agraria dengan total luas 6,3 juta hektare yang
memengaruhi 1,75 juta rumah tangga.
Prabowo juga menunjukkan kepeduliannya pada generasi muda Indonesia, dengan
menganggarkan Rp460 triliun untuk pendidikan dan Rp171 triliun untuk program
makan siang gratis serta layanan kesehatan gratis pada 2025.
Jerry berharap Indonesia bisa kembali berjaya seperti era Soeharto, dengan
program seperti pembangunan 150 ribu SD Inpres, swasembada pangan, dan
pertumbuhan ekonomi hingga 7,8 persen.