Sidoarjo, KASTV - Lagi-lagi mengenai rakyat kecil pejuang rupiah kecil-kecilan yang berjuang untuk bertahan hidup siang malam tanpa kenal lelah dengan cara halal tanpa mengemis ngemis, apalagi mengharapkan bantuan dari pemerintah.
Ratusan Masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlokasi di Jalan Raya Pepelegi, desa Pepelegi kecamatan Waru, dan desa Sawotratap kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Menolak Surat Peringatan 1 (SP1) yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten sidoarjo yang ditandatangani secara elektronik oleh Kasatpol PP Kabupaten Sidoarjo, Drs. Yany Setyawan. Rabu, 12/02/2025.
Dasar dikeluarkannya surat peringatan 1 ( SP1) ini karena memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas PU Jasa Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Januari 2025
2. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas tanggal 21 Januari 2025.
Dengan memperhatikan surat dari dua kepala dinas terkait diatas, tanpa adanya mediasi dan langsung diberikan surat peringatan yang intinya akan secepatnya digusur, para warga meminta agar adanya mediasi dengan duduk bersama untuk mencari solusi penyelesaiaan yang terbaik agar warga masyarakat kecil ini jangan sampai semakin menderita karena digusur tanpa diberikan solusi dan jalan keluar sehingga dikhawatirkan akan berimbas kepada kesulitan ekonomi para pedagang kaki lima ini.
Anehnya lagi pada saat petugas gabungan dari Pol PP, TNI, dan Polri memberikan surat peringatan ini petugas tidak menjelaskan apa apa, namun meminta tanda tangan, tanda tangan untuk apa, petugas hanya menjawab untuk tanda terima surat aja, sehingga ditolak warga.
Harapan terbesar ini ditujukan kepada pihak pemerintah kabupaten Sidoarjo dan Kasatpol PP Kabupaten Sidoarjo untuk mempertimbangkan kebijakan ini sehingga tidak berakibat buruk kepada ekonomi masyarakat PKL ini. Kebijakan yang mempertimbangkan kehidupan orang orang kecil ini akan menjadi harapan baru dan rasa percaya masyarakat terhadap Pemerintah.
Beberapa sesepuh dipaguban ini sangat berharap dipertimbangkan lagi keputusan ini, karena masyarakat kecil ini hanya berusaha mencari sesuap nasi untuk isi perut. Kemudian juga memohon untuk dipertimbangkan juga karena penyebab banjir dikecamatan waru seluruhnya bukan karena akibat adanya PKL disitu. Namun karena debit curah hujan yang tinggi sehingga tidak sanngup menampung air hujan sehingga mengakibatkan banjir dimana mana.
Itulah keluh kesah sesepuh PKL yg tidak bersedia disebutkan namanya pada saat berbincang dengan awak media.
"Yang jelas kita tetap menolak rencana penggusuran ini, apa lagi sudah menjadi matapencaharian kita selama ini, kalau digusur, anak istri mau makan apa, biaya anak sekolah mau bayar pake apa, jadi jelas sekali alasan penolakan kami, kami ini masyarakat kecil yang hanya bertahan hidup dengan usaha kecil kecilan seperti ini, lain dengan para pejabat pemerintah, para wakil wakil rakyat yang walau pas pemilu ngemis ngemis suara ke kami, sudah terpilih tidak ingat kami lagi karena sudah punya gaji besar, hidup enak tidak peduli lagi dengan kami, dimana mereka yang katanya mewakili suara kami,,"ujar salah satu warga yang tergabung di dalam paguyuban PKL
Tidak ada satupun yang muncul, apakah mereka tidak mendengar, apakah mereka tidak melihat ? Entahlah, atau mungkin ada kepentingan lain ? Kami juga tidak tahu. Kami hanya ingin mencari sesuap nasi untuk perut kami dan anak anak kami, mohon dipertimbangkan lagi kebijakan ini, karena kami percaya akan Perintah Bapak Presiden mengenai masyarakat kecil yang harus didahulukan kepentingannya. Kebijakan yang pro rakyat. Kami akan terus bertahan dan terus memohon sampai suara seruan kami didengar Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran Wakil Presiden," tutupnya.