Forum Pemuda Pemerhati Lingkungan Nusantara Minta Direskrimsus Polda Papua Barat Daya Periksa Kinerja PT. Megapura Prima Industri

Forum Pemuda Pemerhati Lingkungan Nusantara Minta Direskrimsus Polda Papua Barat Daya Periksa Kinerja PT. Megapura Prima Industri

Jakarta (KASTV) - Baru Baru ini, Bapak Direskrimsus Polda Papua Barat Daya mengeluarkan Stetmen akan mengungkap Pejabat yang melakukan Korupsi, walau sampai hari ini belum ada satupun para oknum dinyatakan sebagai tersangka kita perlu mengapresiasi


Robyy Anggara, Presidium Forum Pemuda Pemerhati Lingkungan di Jakarta memberikan sedikit gambaran kepada Dir Krimsus Papua Barat Daya untuk melihat dengan jeli pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Megapura Prima Industri 


"Pak Dir harus lebih jeli melihat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh oknum pengelola Batu Bara, agar apa yang hari ini viral di media bukan hanya isapan jempol belaka," ucap Robyy. Minggu (23/2/2025)


Robyy juga menambahkan, dalam data rekaman yang dimilikinya, pelaksanaan pekerjaan batu bara seharusnya di laksanakan pada bulan Desember 2023, akan tetapi hasil wawancara kami bersama salah satu Pejabat di PT. Malamoi Olom Wobok, di awal--awal Tahun 2023, PT. Megapura Prima Industri sudah melakukan pengiriman Orr, yang mana jelas di atur dalam UU, Produksi dilaksanakan setelah adanya RKAB.  


"Saya kira pak Dir bisa lansung ke PT. Malamoi Olom Wobok, untuk memeriksa jadwal pengiriman di tahun 2023 lalu, bukan hanya itu penggunaan jalan yang bukan milik PT. Megapura Prima Industri adalah bentuk pelanggaran, yang mana Perusahan tambang harus membuka jalan sendiri untuk kepentingan heling bahan baku tambang. jika tidak, akan berbahaya pada polusi udara (Debu batu bara) kepada masyarakat sekitar," Pinta Robby


Roby juga menambahkan, dugaan kasus korupsi banyak terjadi di Wilayah Papua Barat Daya, hanya saja belum ada tindakan tegas dari pihak penegak hukum.


"Banyak dugaan kasus korupsi di wilayah Papua Barat Daya, seperti Pembangunan Pagar Puskesmas Mayamuk tidak sesuai spesifikasi, pembangunan kantor pendapatan Kabupaten Sorong untuk tiang menggunakan besi 6 dan 12, Pengakuan kepala Distrik Ireres Kabupaten Tambraw fiktif laporan penggunaan dana kampung di wilayahnya, pengadaan air bersih di warbok dua kali pengaanggaran, Dana aspirasi DPRD yang di titip di Dinas dan kembali di kerjakan oleh anggota DPDR tersebut dengan mengatasnamakan Perusahan OAP, dan banyak lagi," bebernya 


"Saya juga menghimbau kepada masyarakat Indonesia, untuk sama-sama memantau kinerja Polda Papua Barat Daya yang akan membarantas Korupsi di wilayahnya, moga saja apa yang disampaikan pak Dir yang sempat viral di media dapat di wujudkan dan jauh dari gratifikasi, Amiiiin dan ini menjadi do'a kita bersama," tutupnya

(redaksi)

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال