JAKARTA - Direktur
Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, berpendapat bahwa
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dianggap sebagai kelanjutan
penuh dari era Joko Widodo.
Menurutnya, Prabowo justru mengambil banyak langkah berbeda dibandingkan
pendahulunya dan lebih menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat
kecil.
"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program yang dijalankan Prabowo
bukan sekadar melanjutkan kebijakan Jokowi. Persentase kebijakan yang
diteruskan mungkin hanya sekitar 5 hingga 10 persen," kata Jerry di
Jakarta, Minggu (2/2/2025).
Ia menilai bahwa kebijakan Prabowo lebih menyentuh kepentingan rakyat kecil.
Berbeda dengan pemerintahan Jokowi selama satu dekade yang, menurutnya,
diwarnai oleh kasus perampasan dan penggusuran tanah milik masyarakat kecil—hal
yang kini mulai diubah oleh Prabowo.
Jerry juga menilai bahwa Prabowo adalah pemimpin yang tegas, sehingga sulit
bagi pihak-pihak tertentu untuk mengintervensinya. Hal ini berbeda dengan
Jokowi, yang dinilainya lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok berkepentingan.
"Jika di era Jokowi kebijakan banyak dipengaruhi oleh kelompok naga
atau oligarki, kini di bawah kepemimpinan Prabowo pengaruh tersebut mulai
melemah. Contohnya adalah kebijakan Prabowo yang memerintahkan pembongkaran
pagar laut di Tangerang, yang sebelumnya terkait dengan perusahaan milik Aguan,
salah satu rekan bisnis Jokowi," ungkapnya.
Selain itu, Jerry mengapresiasi langkah Prabowo yang meminta evaluasi
terhadap sejumlah proyek strategis nasional (PSN) dari pemerintahan sebelumnya.
"Terdapat 37 proyek yang harus dibatalkan karena berpotensi merusak
lingkungan dan tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Proyek-proyek ini lebih
menguntungkan kelompok feodal dan oligarki," jelasnya.