Opini oleh Dr. Suriyanto *)
Tiga bulan pertama kinerja Presiden Prabowo banyak menuai pro dan kontra di kalangan mahasiswa terkait efesiensi anggaran belanja negara di semua kementerian dan lembaga, terutama pada anggaran rapat dan kunjungan kerja pejabat dan hal yang menurut Presiden tidak penting.
Efisiensi anggaran adalah kebijakan untuk mengelola keuangan negara secara efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki perekonomian bangsa.
Efisiensi anggaran memiliki dampak positif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, menggerakkan ekonomi mikro, meningkatkan permintaan agregat, mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dari efisiensi anggaran tersebut besarannya hingga kurang lebih Rp300 Triliun. Dalam pertemuan dengan para pimpinan redaksi media baru - baru ini, Presiden menjelaskan bahwa efisiensi anggaran itu sebagian besar digunakan untuk menjalankan program makan bergizi untuk hampir 80 juta orang di Indonesia hingga akhir tahun 2025.
Hal ini adalah program yang baik untuk masyarakat karena dengan program ini nantinya uang akan beredar di masyarakat menengah ke bawah daripada uang ratusan milyar digunkanuntuk rapat - rapat dan kunjungan kerjayang uang tersebut tidak menyentuh ke masyarakat apa lagi sampai ke desa - desa.
Jika kita pikir dan amati secara mendalam pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga ini sangatlah efektif karena uang - uang tersebut dapat di edarkan ke masyarakat hingga ke desa lewat program makan bergizi gratis ketimbang untuk hal yang kurang bermanfaat apa lagi untuk proyek yang tidak menyentuh langsung terhadap rakyat.
Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan matang dalam memutuskan kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, efisiensi dinilai bukan sekadar strategi politik, tetapi langkah konkret memperbaiki perekonomian bangsa.
Dengan efisiensi anggatan akan tercipta tata kelola keuangan negara yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran, mengurangi praktik korupsi, mengoptimalkan sumber daya negara, menghindari pemborosan serta kebocoran anggaran
Bagi para pendemo yang dituntut hanya anggaran pendidikan dan hal tersebut sudah di tegaskan oleh Presiden tidak ada pemotongan dan jika perlu ditambah jadi tidak ada yang perlu di resahkan lagi dan stop demo.
Seharusnya kita sebagai rakyat harus berfikir jernih dan luas untuk menyikapi pemotongan anggaran belanja negara tersebut, jangan negatif dulu, mari kita dukung penuh Program Pro Rakyat Bapak Presiden Prabowo untuk Indonesia Emas di 2045. Silahkan kritik untuk membangun jangan menjatuhkan.
*) Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia