JAKARTA – Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS), Donald Trump,
mendapat apresiasi atas berbagai kebijakan yang dijalankannya, yang dianggap
selaras dengan janji kampanye 2024. Slogan America First dan Make
America Great Again (MAGA) tercermin dalam berbagai langkah strategis yang
diambilnya.
Namun,
kebijakan Trump juga menuai kritik, terutama dari kalangan liberal dan
progresif. Beberapa kebijakan kontroversial yang ia terapkan mencakup
pengurangan jumlah pegawai pemerintah, pemangkasan 10 persen staf di setiap
kedutaan besar AS, perubahan nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, serta
penghapusan kebijakan pro-LGBTQ di berbagai sektor, mulai dari olahraga hingga
pendidikan dan militer. Salah satu keputusan paling kontroversialnya adalah
pengambilalihan wilayah Gaza, yang mendapat kecaman dari berbagai negara.
Menurut
pakar politik Amerika, Dr. Jerry Massie, Trump juga melakukan reformasi
besar-besaran dalam tubuh Internal Revenue Service (IRS), lembaga pemungut
pajak AS. Pekan depan, IRS dikabarkan akan memberhentikan ribuan pekerja
sebagai bagian dari kebijakan efisiensi. Langkah ini berpotensi berdampak pada
proses pengajuan pajak penghasilan warga AS yang memiliki tenggat waktu hingga
15 April.
Sebanyak
75.000 pegawai dikabarkan menerima pesangon yang ditawarkan Trump dan Elon Musk
sebagai insentif untuk mengundurkan diri secara sukarela. Angka ini setara
dengan sekitar 3 persen dari total 2,3 juta pegawai sipil di pemerintahan AS.
"Trump
menilai anggaran pemerintah federal terlalu besar, banyak dana yang terbuang
akibat pemborosan dan praktik penipuan. Saat ini, utang pemerintah federal
mencapai 36 triliun dolar AS, dengan defisit mencapai 1,8 triliun dolar AS
tahun lalu. Ada kesepakatan bipartisan mengenai perlunya reformasi
keuangan," ujar Jerry Massie.
Salah satu
langkah berani yang diambil Trump, menurut Jerry, adalah menarik AS keluar dari
sejumlah lembaga internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan
Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Sebagai
negara donor terbesar dalam isu kemanusiaan, AS sebelumnya telah mengalokasikan
dana sebesar 153,52 juta dolar AS (sekitar Rp2,5 triliun) pada tahun 2024 untuk
berbagai program kesehatan, pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan,
termasuk dalam penanggulangan TBC dan AIDS.
Selain itu,
Trump juga berencana mengambil kembali kendali atas Terusan Panama, yang
sebelumnya telah dialihkan ke Panama pada era Presiden Jimmy Carter.
Kesepakatan tersebut dibuat pada tahun 1977, yang mengakui kedaulatan Panama
atas wilayah tersebut, tetapi tetap memberikan hak operasi kepada AS.
Kebijakan
kontroversial lainnya adalah deportasi besar-besaran terhadap imigran ilegal.
Hingga saat ini, hampir 20.000 imigran telah dideportasi, dengan beberapa di
antaranya dikirim ke Panama menggunakan pesawat militer AS.
"Selain
deportasi, Trump juga menerapkan kebijakan pajak tinggi untuk beberapa negara,
yakni 25 persen untuk Meksiko dan Kanada, serta 10–15 persen untuk China, yang
bahkan masih berpotensi dinaikkan," tambah Jerry.
Tak hanya
itu, Trump juga sempat mengusulkan pengambilalihan Greenland, meskipun gagasan
tersebut mendapat tentangan dari berbagai negara di kawasan Balkan.
Meski baru
menjabat kurang dari 100 hari, kebijakan Trump dinilai spektakuler dan
fenomenal. Ia bahkan dinobatkan sebagai pemimpin paling populer di dunia versi
majalah Time.
Menurut
Jerry, kesuksesan awal pemerintahan Trump tidak lepas dari peran para menteri
dalam kabinetnya, seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Keamanan
Dalam Negeri Kristi Noem, Menteri Efisiensi Anggaran Elon Musk, Menteri
Keuangan Scott Bessent, serta Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
"Beberapa
kebijakan Trump memiliki kemiripan dengan langkah Presiden Prabowo, seperti
pemangkasan anggaran untuk efisiensi. Prabowo menargetkan penghematan hingga
Rp325 triliun, dan dalam tiga tahun mendatang angka tersebut diproyeksikan
mencapai Rp750 triliun. Kebijakan serupa juga diterapkan di Vietnam dan
Argentina di bawah kepemimpinan Javier Milei," jelasnya.
Salah satu
pencapaian utama Trump, menurut Jerry, adalah upayanya untuk mengakhiri konflik
Rusia-Ukraina. Ia memperkirakan bahwa kesepakatan gencatan senjata akan segera
tercapai dalam beberapa hari ke depan.