JAKARTA - Managing
Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan,
menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran belanja
negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.
Pemangkasan ini mencakup pengurangan anggaran kementerian dan lembaga
sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.
Ia juga mencatat bahwa alokasi untuk perjalanan dinas dan alat tulis kantor
(ATK) mengalami pemotongan signifikan.
"Banyak masyarakat terkejut dan merasa prihatin karena pemangkasan
anggaran ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kontraksi ekonomi," ujar
Anthony pada Selasa (11/2/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak memiliki dasar yang
kuat. Meskipun ada pemotongan pada beberapa pos anggaran, total belanja negara
yang sudah ditetapkan dalam APBN tetap sebesar Rp3.621,3 triliun.
"Selama total belanja negara tidak berubah, hanya terjadi pergeseran
dari satu pos ke pos lainnya, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak
akan signifikan, dengan asumsi faktor lain tetap sama (ceteris paribus),"
jelasnya.
Anthony juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan bentuk fiskal
kontraktif, melainkan strategi redistribusi pendapatan.
"Realokasi anggaran pada dasarnya adalah bentuk kebijakan yang
menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat tertentu dibandingkan
kelompok lainnya," paparnya.
Menurutnya, kebijakan fiskal ini menekankan pentingnya redistribusi
pendapatan. Dalam hal ini, anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo
tampaknya tidak terlalu memprioritaskan sektor infrastruktur, melainkan lebih
difokuskan pada masyarakat miskin, terutama dalam program makan bergizi gratis.