Opini oleh Muslim Arbi (Direktur Gerakan Perubahan)
Pidato Prabowo dan yel-yel yang memuji Jokowi dalam peringatan Partai Gerindra menunjukkan hubungan erat di antara keduanya. Tidak perlu tafsiran lebih lanjut—Prabowo dan Jokowi ibarat dua sisi dari satu mata uang.
Jika ditelaah lebih dalam, Prabowo seakan mencerminkan Jokowi, dan begitu pula sebaliknya. Mereka seperti pasangan yang tidak terpisahkan—satu hidup, yang lain juga hidup; satu mati, yang lain ikut mati.
Publik pun bertanya-tanya, apa yang membuat Prabowo bersikap demikian?
Sebelum Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Dr. Connie Bakrie dari Rusia mengklaim memiliki dokumen yang bisa mengguncang publik jika diungkap. Meski belum dibuka, berbagai isu sudah beredar luas di media sosial, termasuk:
1. Dugaan keterlibatan Jokowi dalam pembunuhan enam anggota FPI.
2. Tuduhan bahwa Jokowi menerima aliran dana dari Sambo.
3. Hasil Pilpres 2024 yang disebut hanya 35% untuk Prabowo-Gibran, bukan 58%.
4. Permintaan Iriana agar Gibran menjadi Wapres dengan cara apa pun.
5. Dugaan bahwa Jokowi mengantongi sekitar Rp1.000 triliun dari berbagai proyek strategis nasional dan setoran BUMN.
Meskipun video-video ini hanya berdurasi singkat, dampaknya bisa membuat publik terkejut. Informasi yang beredar perlu dikonfirmasi dan diusut secara tuntas.
Pidato dan dukungan Prabowo terhadap Jokowi dapat ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan presiden dan keluarganya. Namun, sebagai Presiden Indonesia, Prabowo memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang bagi aparat penegak hukum—Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK—agar mengusut dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Jokowi dan kroninya.
Pernyataan Prabowo dalam HUT Gerindra seakan mengindikasikan bahwa memang ada masalah hukum yang harus dihadapi Jokowi, sehingga perlu perlindungan. Namun, Indonesia adalah negara republik yang berlandaskan rakyat dan konstitusi, bukan sekadar narasi seorang pemimpin.
Jika seorang presiden atau mantan presiden bersalah, maka mereka harus mempertanggungjawabkannya di hadapan rakyat dan konstitusi. Oleh karena itu, Prabowo sebaiknya tidak melindungi Jokowi, agar tidak menjadi musuh rakyat dan hukum.
Margonda Raya, 16 Februari 2025.