JAKARTA - Sejumlah tokoh asal Maluku Utara yang berkumpul di Jakarta menyoroti dinamika Pilkada di daerah mereka, yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Mereka menilai bahwa campur tangan pemerintah pusat dan kepentingan oligarki telah menggeser esensi demokrasi dalam proses pemilihan tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk mantan Gubernur Maluku Utara dua periode, H. Thaib Armayin, serta aktivis nasional Muslim Arbi, Ketua Makayoa Indonesia Muhamad Komhois, dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka membentuk Aliansi Masyarakat Maluku Utara di Jakarta dan secara tegas mengingatkan bahwa Maluku Utara masih menyimpan potensi konflik horizontal.
Aliansi ini menilai bahwa intervensi politik yang berlebihan, manipulasi yang tidak konstitusional, serta ketidakadilan sosial berisiko memicu kembali ketegangan di wilayah tersebut. Mereka mengingatkan bahwa Maluku Utara adalah daerah otonom yang berhak menentukan arah pembangunan dan kepemimpinannya sendiri sesuai dengan prinsip Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Muslim Arbi menyoroti dugaan keterlibatan oligarki dan oknum pemerintah pusat dalam proses politik di Maluku Utara. Ia mencurigai adanya rekayasa politik untuk mendukung kepentingan tertentu, terutama terkait dengan terpilihnya Sherly Tjoanda.
"Temuan dalam persidangan, Bawaslu mengakui adanya kejanggalan dalam proses pemilihan, yang semakin memperkuat dugaan adanya intervensi dalam Pilkada Maluku Utara," ungkap Arbi.