Ijazah Palsu, Uang Palsu, dan BBM Palsu

Opini oleh: Muslim Arbi- Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Ijazah palsu melahirkan pemimpin palsu. Pemimpin palsu menciptakan negara yang tidak autentik.

Kasus uang palsu sempat menghebohkan publik setelah sebuah perguruan tinggi diduga memproduksi uang palsu.

Sementara itu, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan kerugian Pertamina sebesar Rp193 triliun akibat distribusi BBM palsu. BBM beroktan 90 dijual sebagai BBM beroktan 92, yang merupakan bentuk penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Pertamina.

Presiden Joko Widodo dituding telah menggunakan ijazah palsu sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden selama 10 tahun. Kasus ini telah disidangkan, tetapi ijazah aslinya tidak pernah muncul. Laporan yang diajukan ke kepolisian oleh Eggi Sudjana dan rekan-rekannya masih tidak jelas perkembangannya.

Pada Jumat, 28 Februari, Eggi Sudjana, Muslim Arbi, dan anggota TPUA mendatangi DPD RI. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPD, Tamsil Linrung, dan mendesak agar Jokowi dipanggil untuk mempertanggungjawabkan dugaan pemalsuan ijazahnya. Setelah pertemuan tersebut, TPUA juga mengadakan podcast di depan Gedung Nusantara III dengan tuntutan agar Jokowi segera ditangkap.

Karena dugaan ijazah palsu yang tidak diusut oleh DPR, DPD, maupun aparat hukum, negara sempat dipimpin oleh pemimpin yang tidak sah.

Ketidaktegasan negara dalam menangani pemalsuan ini telah mendorong berbagai pihak untuk melakukan tindakan serupa. Sebuah perguruan tinggi memproduksi uang palsu, sementara pejabat di Pertamina terlibat dalam pemalsuan BBM.

Dampak dari dugaan ijazah palsu ini sangat besar. Ketika seorang presiden tidak diproses hukum atas dugaan pemalsuan, pejabat di bawahnya merasa bebas melakukan tindakan serupa—memalsukan uang dan BBM.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh pemimpin palsu begitu besar. Namun, rakyat masih ragu apakah Prabowo akan berani menindak Jokowi, mengingat keduanya kini berada dalam satu pemerintahan.

Bagaimana Prabowo bisa menegakkan hukum jika ia sendiri telah memberikan perlindungan bagi Jokowi?