Pesawaran (KASTV)- Polemik politik di Kabupaten Pesawaran semakin memanas setelah 16 pegawai Pemda dicopot dari jabatannya oleh Bupati Dendi Ramadhona. Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama Ketua Harian P3KP Pesawaran, Muallim Taher, yang menuding langkah ini sebagai balas dendam politik pasca Pilkada 2024 dan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 25 Mei 2025 mendatang.
"Saya melihat pemberhentian 16 pegawai ini tidak lepas dari Pilkada yang lalu. Dari daftar nama yang dicopot, mereka adalah orang-orang yang tidak mendukung Nanda dalam Pilkada kemarin," kata Muallim pada 1 Maret 2025 siang.
Ia juga mempertanyakan apakah keputusan ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terutama melalui musyawarah dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Pesawaran.
"Memang bupati memiliki hak preogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat OPD, tapi keputusan itu harus sesuai aturan, bukan karena kepentingan politik tertentu," tegasnya.
Muallim menilai bahwa pencopotan ini adalah bentuk intimidasi Bupati Dendi terhadap pegawai Pemda menjelang PSU mendatang.
"Ini adalah cara untuk menekan pegawai agar tunduk pada kepentingan politik. Jika dibiarkan, maka ASN di Pesawaran akan terus berada di bawah bayang-bayang kepentingan penguasa," lanjutnya.
Selain itu, Muallim mengkritik kinerja pembangunan di Pesawaran selama dua periode kepemimpinan Dendi Ramadhona, yang menurutnya minim kemajuan. Ia juga menyoroti pengangkatan pejabat baru yang berasal dari luar Pesawaran.
"Pembangunan di Pesawaran selama dua periode ini hampir tidak ada. Lebih parah lagi, putra daerah Pesawaran asli malah dicopot dan digantikan oleh orang luar. Ini jelas pengkhianatan terhadap rakyat Pesawaran," ujarnya dengan nada kecewa.
Sebagai Ketua Harian P3KP Pesawaran, Muallim menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan Kabupaten Pesawaran adalah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun, menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
"Saya kecewa berat dengan Bupati Dendi Ramadhona. Kabupaten ini dibentuk untuk meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan rakyat, tapi di bawah kepemimpinan Dendi selama dua periode justru sebaliknya. Pembangunan nol besar, rakyat Pesawaran dimiskinkan dengan tidak dibayarkannya siltap aparatur desa dan honor daerah. Ditambah lagi, tunggakan BPJS sebanyak 25 miliar yang berdampak kepada pasien yang ditelantarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemda Pesawaran," ujar Muallim.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersatu melawan kepemimpinan Dendi Ramadhona yang dianggapnya tidak berpihak kepada rakyat.
"Saya sebagai Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Pesawaran menghimbau agar rakyat se-Kabupaten Pesawaran bersatu untuk melawan kezhaliman di bawah kepemimpinan Dendi Ramadhona, dengan tidak mendukung Nanda pada PSU yang akan datang. Karena itu merupakan kelanjutan dari kekuasaan Dendi Ramadhona sebagai Bupati Pesawaran." pungkasnya.
Muallim juga mengingatkan masyarakat agar tidak memilih Nanda Indira Dendi dalam PSU mendatang.
"Saya menghimbau kepada masyarakat se-Kabupaten Pesawaran untuk bersatu dengan tidak memilih Nanda Indira Dendi, karena merupakan kelanjutan dari penguasa Dendi Ramadhona, di mana Nanda merupakan istri Bupati Pesawaran," tegasnya.
Daftar Pegawai Pemda Pesawaran yang Dicopot:
1. Afrizal Syani HM – Camat Marga Punduh
2. Slamet – Sekcam Marga Punduh
3. Susi Yosepa – Sekcam Negerikaton
4. Ferry – Kabid Bapenda
5. Suranto – Sekretaris
6. Adi Mahendra
7. Andi – Kabid LH
8. Syarif
9. Dariyo – Kabid Perhubungan
10. Fahmi – Kabid LH
11. Apri – Bapenda
12. Mahdiyan – Kominfo
13. Andreas Candra
14. Aditya Desilma – Capil
15. Husein – PPKB
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemda Pesawaran belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan pencopotan 16 pegawai tersebut. (Tim)